Pemkab Tapsel Kali Pertama Raih Opini WTP dari BPK Sumut

Medan(SIB)- Baru kali ini pertama Pemkab Tapanuli Selatan meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangannya tahun 2004 yang diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan  BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Sumatera Utara Erwin SH.MHum kepada Bupati Tapsel Syahrul Pasaribu di Kantor BPK Jalan Imam Bonjol Medan,Jumat (22/5).

Dengan penyerahan itu,Pemkab Tapsel merupakan kabupaten pertama  dari 34 entitas yakni 33 kabupaten/kota dan 1 Pemprovsu yang menerima LHP dari BPK Perwakilan Sumut dengan opinisi WTP.

Erwin didampingi stafnya Ayub Amali, dan Anung, Ketua Tim Pemeriksa. Sedangkan Bupati Tapsel H Syahrul Pasaribu didampingi Ketua DPRD Kabupaten Tapsel H Rahmat Nasution, SSos, Kadis Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Sulaiman Lubis SE, Kepala Inspektorat Ali Imran SE, Kepala Bapeda H Moh Aswan SH, Kabid Akutansi DPPKA Zulkarnain Harahap SE, Kabid Pendapatan DPPKA H Aswin Rangkuti  SE, Sekretaris DPPKA H Moh Said, SH, Sekretaris DPRD H Roddani Hasibuan, Kabid Aset DPPKA H Azhari Nasution SSos, Kuasa Bud DPPKA Irwan Utama Lubis SE dan Bendahara Pengeluaran Umar Rasyid  SH.

Usai menerima LHP itu, Syahrul Pasaribu kepada wartawan mengatakan bersyukur atas keberhasilan daerah dipimpinnya   meraih opini WTP.Semua ini hasil kerja keras seluruh  pihak di Tapsel mulai dari jajaran Pemkab,DPRD hingga masyarakat termasuk mitra kerja stake holder  yang juga tertib menggunakan uang dari Pemkab Tapsel.

Katanya, 3 tahun terakhir opini diraih Tapsel adalah WDP (Wajar Dengan Pengecualian) yakni tahun 2007, 2008 dan 2009. Dan tahun 2010  LHP atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah )Tapsel 2010 opininya disclaimer ( tak ada penilaian).

Begitu juga saat Syahrul  menjabat Bupati Tapsel tahun 2010 LHP Keuangan masih disclaimer , tahun 2011 naik jadi opini WDP hingga tahun 2013 dan baru tahun 2014 pertama meraih WTP.

Untuk mempertahankannya, dia mengimbau semua birokrasi di Tapsel, yang kurang lebih lima tahun lalu, tertib administrasi dan akuntable dalam penggunaan anggaran agar tetap diberlakukan. Juga  pendokumentasian aset juga supaya dipertahankan dan ditingkatkan. Agar persyaratan WTP ini lebih tepat.

Syahrul minta jajarannya tertib administrasi, taat azas dan taat aturan yang muaranya good governance (pemerintahan yang baik)  dan  clean governance (pemerintahan yang bersih).

Pemkab Tapsel memiliki 248 desa dan kelurahan serta 14 kecamatan. "Baru Tapsellah daerah mekar yang dapat WTP, sebelumnya tak ada. Biasanya sulit bagi daerah yang dimekarkan untuk meraih WTP," katanya. (A2/w)