DPRDSU Desak Dirjen Hubla, PT Pelindo I dan PT Pelni Koordinasi Fungsikan Terminal Baru

Medan (SIB)- Komisi D DPRD Sumut mendesak Dirjen Hubla (Perhubungan Laut), PT Pelindo (Pelabuhan Indonesia) I Belawan, PT Pelni Medan dan Kantor Syahbandar segera berkoordinasi untuk memfungsikan terminal baru berbiaya Rp4 miliar di Belawan, agar bisa disandari KMP Kelud dan jangan sampai terminal tersebut mubazir serta menghamburkan uang negara.

Desakan itu diungkapkan anggota Komisi D DPRD Sumut Baskami Gintings dan Wakil Ketua Komisi D HM Nezar Djoely, kepada wartawan, Rabu (22/7) di DPRD Sumut menanggapi belum difungsikannya terminal penumpang baru di Pelabuhan Belawan, walaupun telah rampung.

“Belum difungsikannya terminal penumpang Belawan dengan alasan keamanan, bukti lemahnya koordinasi antara PT Pelindo I, PT Pelni, Dirjen Hubla maupun Kantor Syahbadar Belawan. Disini kita mendesak seluruh instansi terkait untuk segera melakukan survey bersama sesuai persyaratan yang ditawarkan PT Pelni, agar KMP Kelud bisa bersandar untuk menaikkan dan menurunkan penumpang,” ujar Baskami.

Baskami dan Nezar bahkan meminta Kantor Syahbandar segera mengeluarkan izin operasionalnya dan Dirjen Hubla memberikan arahan untuk penggunaan terminal penumpang dimaksud, agar seluruh aktifitas di kawasan itu dapat difungsikan, terutama bagi kapal-kapal yang akan menaikkan maupun menurunkan penumpang.

“Sangat disayangkan,  pembangunan terminal baru sudah selesai dikerjakan dengan menggunakan uang negara mencapai Rp4 miliar, tapi tidak bisa difungsikan dikarenakan lemahnya koordinasi antar instansi terkait dalam melakukan survey bersama, terutama menyangkut tikungan pada alur menuju terminal penumpang yang baru apakah sudah layak untuk dilalui KMP Kelud,” kata Baskami.

Menurut politisi PDI Perjuangan Sumut ini, terminal penumpang baru itu dibangun karena selama ini terminal penumpang di Ujung Baru dinilai telah kumuh dan kurang nyaman. Sementara terminal baru dikonsep layaknya pelayanan Bandara, dengan daya tampung sekitar 3.000 orang. “Tapi, walau sudah selesai dibangun PT Pelindo I, terminal itu belum juga dioperasikan, dengan alasan keamanan. Ini kan aneh. Berarti kurang koordinasi, ’’ katanya.

Sebagai anggota Komisi D yang salah satu bidang tugasnya menyangkut pembangunan dan perhubungan, tegas Baskami dan Nezar, pihaknya mengaku sudah pernah mempertanyakan masalah ini kepada Kepala Kantor Syahbandar Utama Belawan, mengapa terminal baru belum difungsikan.

Pihak Syahbandar mengakui, ujar Nezar, belum  memberikan izin pelayaran kepada kapal-kapal penumpang. Alasannya, kapal belum bisa sandar di Dermaga Gudang Merah, karena di kawasan itu ada bangkai kapal yang tenggelam dan belum diangkat serta belum adanya survey bersama.

“Ini menunjukkan kalau koordinasi antara PT Pelindo I, Dirjen Hubla dengan Kantor Syahbandar sangat lemah. Tidak mungkin keberadaan kapal yang tenggelam itu tidak diketahui dari awal. Tapi tiba-tiba muncul masalah. Persoalan ini harus segera dibahas secara bersama, untuk mencari solusinya, agar terminal “raksasa” itu bisa segera dioperasionalkan, ’’ tambah Nezar.

Namun demikian. tandas Baskami dan Nezar, Komisi D DPRD Sumut akan menindaklanjuti persoalan ini dengan mengundang pihak terkait untuk melakukan klarifikasi terhadap persoalan yang sebenarnya. “Jika memang benar ada bangkai kapal di kawasan itu maupun perlu dilakukan survey bersama, perlu disegerakan penyelesaiannya, agar terminal penumpang baru itu dapat dioperasionalkan,” katanya.

Ditambahkan Baskami yang juga anggota dewan Dapil Sumut I Medan ini, lembaga legislatif  sangat berharap setiap pelaksanaan pembangunan yang dilakukan harus berjalan sesuai dengan rencana, sekalipun anggaran untuk pembangunannya menggunakan dana APBN, bukan APBD Sumut.

“Jika benar apa yang diungkapkan Kacab PT Pelni Medan, bahwa operasional terminal baru harus dilakukan survey, karena KMP Kelud memiliki karateristik tertentu, seperti tinggi maupun draf kapal. Juga pengaruh angin harus dipertimbangkan. Ini sangat luar biasa dan aneh,” tandas Nezar politisi Partai Nasdem itu.

Artinya, tandas Nezar, jika dicermati pernyataan Kacab PT Pelni Medan, sejak awal pembangunan terminal baru itu bisa dikatakan tidak ada koordinasi maupun perencanaan dan study kelayakan, sehingga kurang layak disandari KMP Kelud. Hal ini jelas sangat merugikan negara serta menghambat pelayanan kepada masyarakat. (A03/y)