RE Nainggolan: Wacana Pilkada Lewat DPRD Membuat Proses Demokrasi Mundur

Medan (SIB)- Tokoh masyarakat Sumut Dr Drs Rustam Effendy Nainggolan MM mengatakan wacana yang mencuat di musyawarah kerja nasional (Mukernas) PKB beberapa hari lalu yang mendorong agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan melalui DPRD akan membuat proses demokrasi kembali mundur.

"Dorongan itu perlu dikaji dengan sempurna oleh pemerintah. Kalau sudah mengeluarkan sebuah keputusan, jangan begitu gampang mencabut ataupun mengubah kembali keputusan sebelumnya," kata RE kepada SIB di Medan, Sabtu (6/2).

RE Nainggolan mengakui, selama pemilihan langsung selalu ada masalah, karena tidak ada yang sempurna. Untuk menuju kesempurnaan itu memang membutuhkan waktu yang lama. "Jadi, kita jangan langsung terus ingin menarik pelaksanaan Pilkada langsung itu dikembalikan menjadi melalui DPRD," ujarnya.

Sekarang ini, kata RE, Indonesia sudah membangun suasana demokrasi, dimana rakyat yang memilih langsung kepala daerahnya. "Dengan adanya dorongan PKB itu, sekali lagi saya sarankan agar pemerintah sebaiknya mengkaji ulang hak-hak demokrasi yang telah diberikan kepada rakyat," tutur RE yang juga mantan Sekretaris Daerah Pemprovsu ini.

Dalam hal demokrasi ini, kata RE yang juga mantan Bupati Taput, tidak bisa berlangsung sempurna dalam waktu 10 tahun. Contohnya negara Amerika Serikat yang sudah merdeka dari tahun 1776 saja sampai sekarang negara itu terus belajar dalam demokrasi.

"Jadi saya pikir, kita harus belajar dari negara Amerika ataupun negara lainnya. Sebaiknya pemerintah melakukan pembenahan-pembenahan yang lebih sempurna dan lebih baik, agar rakyat semakin dewasa dan negara semakin baik," ungkap RE yang juga  calon Wagubsu periode 2013-2018 ini.

Berita sebelumnya, mengembalikan Pilkada lewat DPRD menjadi salah satu wacana yang dibahas di Mukernas PKB. Wakil Sekjen PKB Lukmanul Khakim mengatakan ada alasan PKB ingin mendorong Pilkada tingkat gubernur secara tak langsung atau lewat DPRD.

"Kalau dengan Pilkada langsung menghabiskan dana banyak, belum tentu yang terpilih punya kapasitas dan kapabilitas," ujar Lukmanul di sela Mukernas PKB selama dua hari mulai Jumat kemarin sampai Sabtu (5/2).

Dengan Pilkada secara tak langsung, diharapkan bisa lebih terkontrol. Pasalnya, sejauh ini gubernur tak memiliki tanggung jawab banyak. "Gubernur tidak memiliki tanggung jawab banyak. Dia cuma kepanjangan tangan pemerintah pusat," sebut Wakil Ketua OC Mukernas PKB itu. (A21/c)