Pembukaan PON Diundur Sehari, Kadin dan Gapeksindo Harap Pembangunan Venue Pacu Prestasi hingga Usai Perhelatan

Medan (harianSIB.com)
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Sumut dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) konstruksi-nasional-indonesia/" target="_blank">Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) Sumut berharap pelaksanaan pembagunan konstruksi di Sumut minimal sama dengan di Aceh.

Khusus untuk venue yang diprioritaskan digunakan pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI tahun 2024 Aceh-Sumut, harus ada parameter dengan mengacu pada kualitas hingga nantinya dapat memacu prestasi hingga usai gelaran.

Demikian simpulan diskusi para pegiat dan pelaku konstruksi Sumut yang difasilitasi pengurus Gapeksindo Sumut dan Kadin Sumut, di Ruang Jurnalis Konstruksi di Medan, Minggu (25/8).

"Ini bentuk kepedulian Kadin dan Gapeksindo pada iven olahraga nasional serta sebagai dukungan masyarakat konstruksi khususnya di Sumut pada Pj Gubernur H Agus Fatoni, gelar Sutan Raja Pangondian Hasibuan yang berulang kali mengetengahkan data progres pembangunan venue untuk PON, yang dikatakan sesuai progres. Di mana data itu harus diuji baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya," sebut Erik Lumbantobing, senioren pelaku konstruksi, sebagai penggagas kegiatan.

Diskusi dengan nara sumber sejumlah pihak berkompeten, mulai dari Wakil Ketua Kadin Sumut Bidang Pekerjaan Umum dan Infrastruktur, Syamsuddin Waruwu, mantan Ketua Gapensi Sumut TM Pardede, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional Indonesia (Gapeknas) Sumut, Ir Junjungan Pasaribu, Sekretaris Umum (Sekum) Gapeksindo Sumut, Josua Fereira Pangaribuan, Blok Gapeksindo Muda seperti Michael Huber, Christian Butarbutar, Dave Tobing, Raphael Butarbutar, Fransisco Butarbutar, Maria Vinny dan Jerry Tobing termasuk Bonifasius Lumbangaol dan pengurus Gapeksindo kabupaten/ kota se-Sumut.

Erik Tobing menyinggung tentang pembukaan PON Aceh-Sumut 2024, yang semula dijadwalkan pada 8 September dan diundur sehari, hendaknya semakin memantapkan pelaksanaan di dua provinsi tersebut.

"Kita baru dapat informasi, KONI Pusat bersurat ke Ketua Umum Panitia Besar PON tentang perubahan yang semula diadakan Minggu menjadi Senin (9/9) malam," tambahnya, yang merujuk penegasan Deputi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Warsito yang juga Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga mengenai penundaan pembukaan PON dimaksud.

Ia mengajak publik untuk ikut mencermati proses pembangunan dan hasilnya. Sebab, nantinya warga Sumut yang akan menikmati baik buruknya. Maksudnya, apa yang dibangun tak semata digunakan untuk PON saat ini kemudian 'dibiarkan' tapi harus berfungsi ke depan minimal dalam meningkatkan kualitas prestasi olahraga.

"Tetapi nanti seusai gelaran PON, kami mengajak warga Sumut mulai dari profesional hingga akademisi untuk mendiskusikan apa hasil dari pembangunan. Misalnya soal pembangunan tembok beton yang bisa dibangun dalam dua minggu," tambah Mentor.

Mentor mengatakan, pihaknya juga menginginkan venue PON di Sumut dengan kualitas konstruksi berstandar internasional karena akan memberikan nilai tambah dalam pembinaan atlet ke depan.

"Proyek PON bisa dilihat secara utuh, kalau sekarang ada keributan pasti dikatakan tidak mendukung PON. Kita mengancam masa depan olahraga kita di Sumut ke depan karena kita punya fasilitas yang bagus di sana. segi konstruksi yang kita miliki," tambahnya.

Syamsuddin Waruwu menambahkan, Kadin sebagai wadah berhimpun asosiasi menerima seluruh aspirasi para profesional dan organisasi.

"Kadin sudah mendapat dan meregisterasi serta menampung keluhan para pekerja dan pegiat konstruksi. Dari temuan tersebut, Kadin mendapatkan kondisi memilukan akibat proyek infrastruktur yang berjalan kurang maksimal dari kacamata profesional konstruksi. Jangan sampai hal yang tidak diinginkan terkait konstruksi usai pelaksanaan PON," tambah pria yang disapa Ucok Cardon tersebut.

Ia menunjuk pengalaman pegiat konstruksi selama lima tahun belakangan di mana pekerja konstruksi mati suri sebab tidak 'dipakai' dan terus dipinggirkan karena regulasi yang ada.

"Ada kasus memakan korban yang menimpa mantan pimpinan instansi, BP. Kami katakan itu adalah korban dari hancurnya dunia konstruksi di Sumut," tambah Ukok Kardon.

Junjungan Pasaribu menambahkan, permasalahan dunia konstruksi di Sumut adalah inkonsistensi penerapan aturan mulai dari proses tender hingga munculnya praduga hukum yang dimanfaatkan untuk kepentingan politik, termasuk pekerjaan konstruksi.

"Kita setuju, bila ada pekerjaan konstruksi yang menyalah, sama-sama didekatkan dengan proses hukum," tegasnya.

"Venue yang berkualitas dari segi konstruksi untuk melahirkan atlet-atlet berprestasi di masa depan," tambah Joshua Pangaribuan. (*)