Kurikulum 2013 Diterapkan Terbatas, Percetakan Rugi

Jakarta (SIB)- Persatuan Perusahaan Grafika Indonesia (PPGI) mengaku kecewa dan dirugikan karena penerapan terbatas Kurikulum 2013 secara sepihak oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan.

"Kami sangat dirugikan dengan keputusan Mendikbud, karena sudah mencetak buku-buku yang dipesan," ujar Ketua Umum PPGI, Jimmy Juneanto, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (8/12).

Jumlah buku yang dipesan oleh sekolah-sekolah pada semester satu tahun ajaran 2014/2015 mencapai 245 juta eksemplar dengan nominal Rp3,1 triliun.
Sementara untuk semester dua, buku yang dipesan sebanyak 267 juta eksemplar dengan nilai Rp1,9 triliun.

"Penyaluran buku untuk semester I mencapai 95 persen”, sementara yang sudah dibayar baru 48 persen," keluh dia.
Sedangkan penyaluran buku untuk semester dua baru 60 persen, dan belum dibayar sama sekali.

Padahal sejumlah perusahaan percetakan tersebut kejar tayang mengejar target yang diminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).
Penerapan terbatas Kurikulum 2013, lanjut dia, mengejutkan banyak pihak karena Mendikbud tidak berkonsultasi pada PPGI terlebih dahulu.

Sekjen PPGI, Ahmad Mughira Nurhani, menjelaskan pihak percetakan sudah berupaya maksimal untuk mencetak buku Kurikulum 2013.

"Kemampuan percetakan seluruh Indonesia hanya 2,1 juta eksemplar. Jadi kami berupaya maksimal, dengan waktu yang sangat singkat," kata Mughi.
Pihak PPGI berharap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mempunyai solusi untuk mengatasi permasalahan itu.

"Kami ingin semua buku yang sudah dipesan dibayarkan semua," tukas Mughi.

AKAN TEMPUH JALUR HUKUM
 Di sisi lain PPGI akan menempuh jalur hukum terkait penerapan terbatas Kurikulum 2013 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan.

"Kami akan menempuh jalur hukum, terkait keputusan sepihak tersebut," ujar Jimmy Juneanto.

Pihak percetakan merasa dirugikan karena mereka telah mencetak buku Kurikulum 2013 sesuai dengan pemesanan sekolah-sekolah.
"Kami tidak diajak bicara sebelum Mendikbud Anies Baswedan memutuskan hal itu," keluh dia.

Dia mengharapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) memiliki solusi lain atasi masalah cetak buku itu.

"Kami mengharapkan sebelum kami menempuh jalur hukum, pihak Kemdikbud mengajak kami audiensi," pinta dia. (Ant/i)