Presiden Diminta Mengevaluasi Dunia Pendidikan

Jakarta (SIB)- Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Sulistyo menilai, pemulihan persoalan pendidikan, khususnya Kurikulum 2013 dan Ujian Nasional (UN) oleh kementerian terkait masih bersifat simptomatik, belum secara fundamental mengatasi akar masalahannya, bahkan menimbulkan masalah baru.

Menurutnya, Kurikulum 2013 melahirkan kebijakan "kurikulum ganda" yang membingungkan dan diskriminatif. Selain itu, UN setelah tidak menjadi penentu kelulusan dan berkali-kali ditegaskan hanya sebagai pemetaan diberi bobot lain sehingga tampak penting.

"Tujuan UN menjadi kabur karena untuk pemetaan sesungguhnya data yang dibutuhkan tersedia dari hasil UN selama ini. Maka UN akhirnya menjadi semacam pro forma alias basa-basi," ujar Sulistiyo, saat menyampaikan refleksi Hari Pendidikan Nasional 2015 di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Lebih lanjut, Sulistyo mengatakan belum terlihat arus utama program pendidikan yang hendak dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional dalam lima tahun mendatang. "Beberapa pernyataan yang sering terdengar dari Mendikbud, Anies Baswedan adalah pendidikan sebagai gerakan dan guru sebagai yang pertama dan utama. Dan tidak ada yang salah dalam ide pendidikan sebagai sebuah gerakan, yaitu secara moral setiap orang harus berpartisipasi terhadap keberlangsungan dan kemajuan pendidikan nasional," paparnya.

Sulistyo juga mengkritisi bahwa perlu disadarkan pula pada publik, terlebih para pejabat Kemdikbud bahwa secara konstitusional penyelenggaraan pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini utamanya adalah Kemdikbud.

Menurut Sulistyo Kemendikbud perlu fokus pada apa yang menjadi tupoksinya agar dapat terselenggara sebaik-baiknya sehingga menghasilkan pendidikan berkualitas dalam arti sebenar-benar dan seluas-luasnya.

Kualitas pendidikan, ujar Sulistyo tidak dapat diingkari, terutama ditentukan oleh kualitas guru. Namun PGRI belum mendapatkan gambaran nyata tentang program apa yang hendak dilakukan oleh Kemdikbud sebagai upaya perbaikan kualitas guru. Bahkan, PGRI memperoleh laporan saat ini guru semakin banyak menghadapi persoalan.

"Persoalan guru yang seharusnya segera diselesaikan adalah kekurangan guru, terutama kekurangan guru SD yang sangat besar," ungkapnya.

PERLU DIEVALUASI

Secara terpisah, Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Arief Rosyad  meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengevaluasi dunia pendidikan di Indonesia sekaligus memastikan bahwa hanya orang-orang yang kompeten dan memiliki visi besar tentang kebangsaan yang berada di dalamnya.

Menurut dia, dalam enam bulan pemerintahan meskipun APBN belum sepenuhnya bisa dilaksanakan, namun seharusnya sudah tergambar kebijakan dan harapan untuk kembali memastikan pendidikan di Tanah Air sudah on the track.

Apalagi, kata dia, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sejak awal dijanjikan pemerintah sebagai agenda prioritas. Hal itu tercermin dalam kebijakan pemerintah ketika mengubah nomenklatur beberapa kementerian termasuk dibentuknya Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Selain itu juga dengan memecah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi dua kementerian yang berbeda. "Sayangnya hingga hari ini belum terdengar apalagi terlihat gebrakannya. Padahal diisi oleh orang-orang yang bagi Presiden cakap di bidangnya," katanya.

Oleh karena itu, menurut dia, momentum Hari Pendidikan Nasional harus dimaknai sebagai upaya untuk mengejar ketertinggalan pencapaian di dunia pendidikan Indonesia. "Pemerintah harus memastikan bahwa pendidikan kita berjalan sesuai jalurnya," katanya. (KJ/y)