Kemdikbud: Setiap Kecamatan Harus Ada SMA/SMK

Jakarta (SIB)- Demi mendukung penerapan Wajib Belajar (WAJAR) 12 tahun, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) akan menerapkan empat strategi dengan mengajak peran serta pemerintah daerah. Penerapan program WAJAR itu sekaligus menggenjot angka partisipasi pendidikan menengah atau SMA/SMK dari 78,19 persen menjadi minimal 90 persen.

Strategi pertama, mengajak peran serta pemerintah daerah dalam mewujudkan pendirian sekolah menengah di setiap kecamatan yang belum memiliki SMA atau SMK.

"Dari 6.994 jumlah total kecamatan di Indonesia, saat ini masih ada sekitar 900 kecamatan belum memiliki SMA atau SMK. Ini menjadi kendala di dalam menyediakan akses pendidikan bagi anak-anak di setiap kecamatan," kata Sekretaris Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah Thamrin Kasman, pekan lalu.

Strategi kedua, Thamrin mengatakan, Kemendikbud menjadikan SMA atau SMK sebagai program pendidikan wajib diambil bagi siswa dan siswi setelah lulus dari jenjang pendidikan SMP.

"Siswa bisa memilih untuk tidak melanjutkan ke jenjang SMA dan bekerja, namun saat ini untuk melanjutkan ke jenjang SMA atau SMK sudah diwajibkan. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah memberikan bekal kepada anak-anak untuk bisa bersaing di dalam masyarakat dunia," jelas Thamrin.

Pada strategi ketiga, para siswa dan siswi diberikan pandangan bahwa melanjutkan jenjang pendidikan akan menjadi pengalaman yang menarik. Sekolah akan diminta mengadakan acara khusus merayakan kelulusan siswa.

"Pemerintah akan meminta sekolah untuk melakukan perayaan kelulusan. Ini bisa memicu anak-anak untuk bisa bersemangat dalam menyelesaikan pendidikannya sampai selesai, dan tidak putus di tengah jalan," tutur Thamrin.

Strategi terakhir yaitu pemerintah memberikan bantuan biaya operasional seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Biaya bantuan ini sebagai upaya menjamin tidak adanya lagi pungutan-pungutan di sekolah, sehingga anak-anak Indonesia bisa bersekolah," ucap Thamrin.

Thamrin menambahkan, bagi siswa dan siswi yang berasal dari keluarga tidak mampu, pemerintah menyediakan Kartu Indonesia Pintar (KIP). KIP bisa membantu mereka dalam perjalanan dari rumah menuju sekolah, atau membeli perlengkapan sekolah. (Kesekolah.com/y)