Belajar Dari Konflik PPP

Konflik internal di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), akhirnya berujung damai. Konflik yang sempat mengakibatkan kepengurusan di tubuh partai berlambang Kabah terbelah menjadi dua itu berakhir setelah dimediasi oleh ketua Majelis Syariah PPP, Maemoen Zubair. Kedua kubu sempat bersitegang dengan aksi saling memecat kubu lain dalam kepengurusan PPP. Kubu Suryadharma Ali (SDA) memecat satu Waketum dan empat ketua DPW dan merotasi jabatan Sekjen Romahurmuzy menjadi Waketum. Sementara kubu lain yang dikomandoi Emron Pangkapi dan Romahurmuziy  memberhentikan sementara SDA sebagai ketua umum. Konflik tersebut bermula ketika SDA hadir dalam kampanye Partai Gerinda di Senayan dan mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden.

Beruntung konflik berakhir setelah kedua kubu sepakat untuk islah (berdamai). Dengan besar hati dan lapang dada, SDA mengaku khilaf dan minta maaf kepada seluruh pengurus dan kader partai yang mengklaim dirinya sebagai rumah besar umat Islam itu. Tak hanya itu, SDA pun meminta maaf kepada masyarakat Indonesia karena telah mempertontonkan politik yang tidak santun. Kubu lain mengaku menerima permintaan maaf SDA dan mengatakan bahwa kepengurusan PPP telah dikembalikan seperti semula. Hasil lain dari islah adalah bahwa dukungan terhadap Prabowo belum legitimatif.

Sejatinya, konflik memang merupakan hal yang biasa. Bahkan ada pula yang mengamini bahwa konflik sesekali harus ada. "Bila perlu (konflik itu) dibuat" begitu kata sebagian orang. Bukan hanya PPP, beberapa partai lain pun pernah berseteru. Lahirnya PDIP misalnya, merupakan buah dari konflik dari partai induknya PDI. PKB pun pernah terbelah dua, yang memang akhirnya dimenangkan oleh kubu Muhaimin Iskandar. Tapi apa yang dipertontonkan oleh para politisi kita ketika berkonflik ini bukanlah akibat pertarungan gagasan atau idealisme. Tetapi lebih kepada pertarungan ego dan rebutan kekuasaan. Dalam kasus PPP misalnya, ego SDA yang ingin merapat ke Prabowo -sementara ego kubu lain yang merasa tak diajak bicara menjadi pemicu konflik. Sangat jarang kita lihat beberapa pemimpin bangsa atau elit partai yang berseberangan karena pertarungan ide, gagasan maupun idealisme. Berkaca pada konflik antara Soekarno dan Mohammad Hatta yang ditandai pengunduran diri Hatta dari kursi Wapres kala itu, karena Hatta tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan yang diusung Soekarno. Hatta memilih untuk mundur dan tidak mendukung Soekarno lagi karena sudah merasa berbeda jalan dengan sang penyambung lidah rakyat itu.

Selain bukan konflik yang "berisi", konflik yang dipertontonkan para elit politik kita masa sekarang ini telah menciderai kedewasaan berpolitik yang tengah dibangun. Publik tidak mendapat pembelajaran/pendidikan politik yang dewasa, baik dan berkualitas. Banyak pihak menduga bahwa ketidakdewasaan publik dalam menanggapi politik di masa sekarang ini, tidak lepas dari tidak dewasanya para elit dalam berpolitik. Harusnya ini jadi refleksi dan pelajaran bagi kita semua, untuk Indonesia yang lebih baik.(##)