Gunakan Dana Pungutan Ekspor Sawit untuk Peremajaan Tanaman

Prospek perkebunan kelapa sawit masih sangat besar untuk dikembangkan di Indonesia. Bukan hanya milik pemerintah (BUMN) dan swasta, tetapi milik petani, baik kelompok, maupun per orangan. Hanya industri hilirnya mesti diperkuat, agar nilai tambah untuk ekspor makin tinggi.

Peluang peningkatan ekspor produk crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah serta turunannya masih terbuka, khususnya untuk pasar-pasar non tradisional seperti Rusia dan Eropa Timur.Hingga akhir 2016 jumlah ekspor minyak sawit dari Indonesia ke Rusia diperkirakan lebih dari 700 ribu ton.
Pada 2012, volume ekspor tercatat masih sebesar 356.000 ton dan meningkat menjadi 570.000 ton pada 2014. Kemudian, pada 2015 melejit mencapai 657.000.  Jika digarap serius, potensi permintaannya bisa lebih dari satu juta ton. Itu baru dari Rusia, belum negara-negara lain di Eropa Timur. Prospek pasar internasional masih menarik dan memiliki peluang sangat besar untuk negara tujuan ekspor.

Peningkatan ekspor mesti diimbangi  pembinaan sektor perkebunan di dalam negeri. Bukan sekadar menambah luasan lahannya, tetapi bagaimana memicu produktivitas. Fakta di lapangan, banyak tanaman kelapa sawit, terutama milik petani sudah tak layak lagi dan mendesak untuk direvitalisasi dan diremajakan.

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit ((BPDP) -KS) harus memercepat program peremajaan dan menambah porsi pendanaan untuk meningkatkan produktivitas petani rakyat. Peningkatan produktivitas kebun rakyat menjadi prioritas, dan dukungan dana perlu diperbesar porsinya untuk percepatan peremajaan. Pada tahun 2016, telah dialokasikan dana peremajaan untuk 100.000 hektare lahan petani.

Namun, serapan untuk peremajaan tersebut masih terbilang rendah. Masih terkendala legalitas lahan yang sulit dipenuhi oleh para petani rakyat. Ini akibat dari persyaratan yang ditetapkan BPDP-KS bahwa petani rakyat penerima bantuan dan peremajaan kelapa sawit itu harus membentuk kelompok tani agar proses peremajaan lebih efisien.

Hambatan untuk meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat itu, akibat tumpang tindih dengan kawasan hutan. Permasalahan tersebut perlu diselesaikan untuk memberi kepastian hukum dan keberterimaan oleh kredit perbankan. Begitu juga kebun sawit di lahan gambut harus ditingkatkan implementasi 'pengelolaan gambut lestari' dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan mencegah kebakaran lahan.

Program peremajaan sawit tersebut bisa dilakukan dengan mengintegrasikan lahan baik milik petani maupun perusahaan. Program integrasi tersebut berupa integrasi perkebunan sawit dengan peternakan sapi dan tetap menggunakan pendanaan dari BPDP-KS. Tercatat, pada periode Januari-Agustus 2016 BPDP-KS telah mengumpulkan dana mencapai Rp7,19 triliun dari hasil pungutan ekspor produk sawit. Sementara pada Juli-Desember 2015, dana yang terkumpul sebesar Rp6,9 triliun, sehingga total dana yang terkumpul mencapai Rp14,1 triliun sejak badan tersebut dibentuk Juli 2015.

BPDP-KS telah menyalurkan sebanyak 71 persen dari total dana yang didapatkan tersebut untuk subsidi program biodiesel. Hingga Juni 2016, total subsidi untuk biodiesel mencapai Rp6,52 triliun, sehingga mayoritas dana yang dikeluarkan oleh BPDP-KS adalah untuk subsidi biodiesel. Nah, peremajaan tanaman tak bisa diabaikan. Masa depan industri sawit Indonesia terletak di upaya peremajaan tanaman yang dilakukan hari ini.(**)