Melibatkan Dosen Tingkatkan Literasi Keuangan

Tingkat literasi keuangan di Indonesia masih rendah dibandingkan negara lain. Hasil survei OJK tahun 2013 menunjukkan, tingkat literasi keuangan masyarakat, khususnya di pedesaan dan daerah-daerah terpencil masih sangat rendah yakni hanya 21,84 persen. Angka tersebut merupakan sampel dari masyarakat yang berumur 17 tahun. Adapun tingkat penggunaan layanan keuangan hanya 59,74 persen.

Level literasi keuangan penduduk Indonesia dibagi menjadi empat bagian. Pertama, well literate (21,84 persen), yakni memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan. Kedua, sufficient literate (75,69 persen), memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan.

Ketiga, less literate (2,06 persen), hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan. Terakhir, not literate (0,41 persen), tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, serta tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan. Jadi, tujuan literasi keuangan  untuk meningkatkan literasi seseorang yang sebelumnya less literate atau not literate menjadi well literate serta  menambah jumlah pengguna produk dan layanan jasa keuangan.

Masyarakat mesti memahami dengan benar manfaat dan risiko, mengetahui hak dan kewajiban serta meyakini bahwa produk dan layanan jasa keuangan yang dipilih dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mereka bisa memilih dan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai kebutuhan, memiliki kemampuan dalam melakukan perencanaan keuangan dengan lebih baik, dan terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas;
Di sisi lain, literasi Keuangan memberikan manfaat yang besar bagi sektor jasa keuangan, sebab semakin banyak masyarakat yang akan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan. Lembaga keuangan dan masyarakat saling membutuhkan satu sama lain. Jadi tugas literasi keuangan merupakan tanggung jawab semua pihak.

Untuk menjawab tantangan bagaimana meningkatkan literasi keuangan di Indonesia, perlu kerjasama dengan pihak swasta dan tidak hanya mengandalkan peran pemerintah saja. Salah satunya  mengggandeng para dosen di seluruh Indonesia yang fokus ke pengembangan keuangan dan ekonomi daerah. Mengingat posisi strategis mereka yang bersentuhan langsung dengan para calon pemimpin bangsa.

Dosen berperan sebagai tulang punggung pemacu edukasi keuangan di daerah bersama pemangku kepentingan lainnya. Dengan peran Tri Dharma, mereka dapat membantu meneliti dan memetakan kebutuhan masyarakat di daerah, melihat peluang intervensi dari hasil penelitian tersebut. Lalu melakukan pemberdayaan masyarakat yang sesuai kebutuhan masyarakat tersebut.

Untuk itu, para dosen perlu difasilitasi mengadakan program pemberdayaan komunitas di daerah masing-masing. Berbagai kegiatan yang bisa diinisiasi seperti yang sudah diterapkan di NTT adalah pelatihan pemberdayaan usaha mikro agar masyarakat bisa menjadi lebih produktif di wilayahnya sendiri. Sebab produktivitas adalah kunci untuk meningkatkan inklusi keuangan warga, yang sekaligus mengarah pada peningkatan kesejahteraan mereka.

Kebijakan OJK melibatkan dosen dalam literasi keuangan patut diapreasiasi. Bagi dosen itu kesempatan melakukan pengabdian masyarakat sesuai Tridharma Perguruan Tinggi. Memang membuat warga melek keuangan bukan hal mudah. Diperlukan komitmen kuat dan program yang berkelanjutan agar tingkat literasi keuangan makin membaik. (**)