Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Senin, 05 Oktober 2026
LIVE

TNI Sebagai Benteng Melawan Radikalisme

- Senin, 24 Juni 2019 11:44 WIB
791 view
TNI Sebagai Benteng Melawan Radikalisme
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengungkapkan hasil penelitian kementeriannya yang mengejutkan. Di tingkat mahasiswa, ada 23,4 persen responden yang ditanyai setuju dengan jihad untuk tegaknya negara Islam atau khilafah. Angka yang tak terlalu berbeda, sebanyak 23,3 persen responden juga muncul dari kalangan pelajar SMA.

Di kalangan pegawai swasta, ada 18,1 persen pegawai yang tak setuju dengan ideologi Pancasila. Pegawai Negeri Sipil ditemukan ada 19,4 persen. Bahkan di jajaran pegawai BUMN, Kemenhan menemukan 9,1 persen yang menyatakan tak setuju dengan Pancasila. Paling memprihatinkan lagi adanya temuan sekitar 3 persen prajurit TNI juga terpengaruh paham radikal.

Padahal, semua tahu peran TNI sebagai penjaga marwah Pancasila yang harus tetap terjaga. Jangankan 3 persen, satu orang saja yang memiliki paham radikal sangat berbahaya. Justru TNI yang berada di garis terdepan bersama Polri dalam membasmi radikalisme yang merupakan bibit terorisme.

Perlu penelitian lebih lanjut, tentang asal muasal paham radikalisme di tubuh TNI tersebut. Apakah sudah terpapar sebelum menjadi anggota, atau setelah menjalani proses pendidikan serta penempatan? Jika sebelumnya, maka proses dan sistem rekrutmen perlu dipertanyakan.

Mengapa bisa orang yang sudah terpapar radikalisme bisa lolos menjadi anggota TNI? Perlu evaluasi, secara khusus ujian mental ideologi. Mengapa tak bisa melakukan deteksi awal, dan apa yang harus diperbaiki ke depan.

Memang tak ada sistem yang sempurna. Itu sebabnya secara berkala harus ada evaluasi, berdasarkan umpan balik dari prestasi anggota TNI saat ini. Seperti saat ini, hasil penelitian tentang adanya 3 persen anggota TNI terpapar radikalisme, sudah merupakan peringatan, sehingga mendesak perbaikan sistem rekrutmen.

Namun jika terpapar setelah menjadi anggota TNI, perlu dicari medianya. Bisa jadi tempat ibadah di lingkungan tentara ada menyusup paham radikal. Kemungkinan lain, yang 3 persen terpapar secara pribadi dan bukan di lingkungan TNI. Semua opsi harus terbuka, supaya bisa diantisipasi ke depan.

TNI secara internal perlu juga mengevaluasi pola doktrinasi ideologi Pancasila ke anggotanya. Penyegaran dan pengecekan mesti dilakukan secara berkelanjutan. Atasan secara berjenjang bertanggung atas bawahannya, termasuk melakukan pembinaan manakala ada dugaan penyimpangan ideologi.

Temuan Kemenhan tentang radikalisme tak perlu disikapi berlebihan dengan mencari pembenaran atau kambing hitam. Mari menjadikannya sebagai alat introspeksi dan perbaikan. Radikalisme bukan lagi sekadar ancaman, tetapi sudah berupaya menggerogoti sendi bangsa dan negara, seperti ASN dan TNI.(**)
SHARE:
komentar
beritaTerbaru