Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Senin, 05 Oktober 2026
LIVE

Luhut "Menggugat" Kebersihan Danau Toba

- Minggu, 14 Juli 2019 14:14 WIB
577 view
Luhut "Menggugat" Kebersihan Danau Toba
Menko Kemaritiman Jenderal TNI (Purn) Luhut Pandjaitan kembali mengeluhkan kualitas kebersihan Danau Toba. Limbah dari Keramba Jaring Apung (KJA) dan rumah tangga secara masif masih mengotori. Kepala daerah diminta lebih peduli dan proaktif mengambil tindakan agar danau yang bukan hanya kebanggaan masyarakat Sumatera Utara itu bisa lebih bersih.

Bukan kali ini saja seruan untuk memerhatikan kebersihan Danau Toba. Sebenarnya, sudah ada dorongan agar kawasan tersebut bebas dari KJA. Namun faktanya, hingga kini beberapa perusahaan masih beroperasi di sana, ditambah milik warga.

Sebelumnya sudah muncul gagasan supaya KJA jangan dihilangkan dari Danau Toba. Mereka berpendapat budidaya perikanan ini masih bisa beriringan dengan pariwisata, asal dikelola dengan baik. Faktanya, KJA muncul di mana-mana, dan sebagian besar pengelolaan limbahnya ternyata berdampak terhadap kebersihan danau.

Luhut termasuk orang yang berpendapat sebaiknya KJA dihapus dari Danau Toba. Tentu jika ini belum menjadi kebijakan resmi, tidak akan mudah melaksanakannya.

Perusahaan KJA misalnya memiliki izin resmi, dan pasti berdampak hukum.

Bisa saja perusahaan KJA akan menggugat. Proses hukum bisa berjalan lama hingga berkekuatan hukum tetap. Pengalaman dalam kasus lingkungan, putusan baru bisa dieksekusi setelah bertahun-tahun.

Kalaupun ditutup sebelum izinnya, kemungkinan besar akan ada ganti rugi dari pemerintah. Sebenarnya, tak masalah harus membayar, asal ada kepastian Danau Toba bebas dari KJA. Jadi sebenarnya kembali kepada kemauan politik dari pemerintah berbagai tingkat secara kolektif.

Jadi yang bisa ditertibkan - apabila dilakukan pembersihan KJA ~ hanyalah milik warga. Meski tak berdampak hukum, masalah sosial bisa terjadi. Pemiliknya akan merasa ada diskriminasi, sebab perusahaan bisa beroperasi, sementara rakyat kecil dilarang.

Apapun opsi yang diambil untuk menjadikan Danau Toba bersih dan nyaman bagi pariwisata, diperlukan sinergi dari para kepala daerah, seperti penegasan Luhut Pandjaitan. Tak masanya lagi memelihara ego sektoral, yang mementingkan daerah sendiri. Bila sulit koordinasi, bisa dibentuk suatu komando tugas, sehingga jika ingin urusan pariwisata Danau Toba, hanya perlu berhubungan ke satu lembaga saja.

Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba (BOPKPDT) bisa diperkuat sehingga menjadi semacam komando seperti ide Luhut Pandjaitan. Sembari menunggu, kepala daerah diharapkan lebih kooperatif bekerja sama. Sebab jika pariwisata maju, manfaatnya untuk semua daerah di kawasan Danau Toba dan negara. (**)
SHARE:
komentar
beritaTerbaru