Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Senin, 05 Oktober 2026

Mempertahankan Kedaulatan Indonesia

- Senin, 06 Januari 2020 12:15 WIB
1.154 view
Mempertahankan Kedaulatan Indonesia
visioner.id
Ilustrasi
Indonesia terkenal sebagai negara cinta damai. Dalam beberapa misi internasionalnya, RI selalu mengirim putra terbaiknya dalam naungan PBB. Mereka bergabung dalam pasukan perdamaian ke berbagai belahan dunia yang diamuk perang.

Sikap tersebut bukan karena pencitraan atau karena Indonesia sudah lebih hebat dari negara lain. Konstitusi yang mengamanatkan agar siapapun Presiden RI harus mengupayakan perdamaian dunia. Meski secara ekonomi belum kategori maju, tapi Indonesia sejak awal kemerdekaan sudah terlibat dalam berbagai misi PBB untuk perdamaian.

Meski cinta damai, bukan berarti Indonesia tak berani berperang. Sejarah mencatat bagaimana anak negeri ini bertarung secara kesatria dalam membela Tanah Airnya. Saat masih "bayi" atau baru merdeka, Indonesia telah menunjukkan keberaniannya berperang melawan para imperialis yang ingin menjajah kembali bangsa ini.

Saat itu persenjataan Indonesia sangatlah minim. Bermodalkan senapan rampasan dari Jepang, tentara bersama rakyat bersatu padu maju ke medan perang. Sejarah membuktikan Indonesia bukanlah negara "kaleng-kaleng" yang bisa diremehkan begitu saja.
Indonesia menganut sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (sishankamrata). Tanggung jawab bela negara bukan hanya urusan TNI Polri. Semua rakyat terlibat apabila negara memanggil dan membutuhkan untuk memertahankan kedaulatannya.

Jadi modal Indonesia bukanlah senjata modern, melainkan terletak pada rakyatnya. Sebagai negara yang memiliki penduduk tiga besar dunia, Indonesia memiliki kekuatan yang tak bisa dipandang sebelah mata. TNI Polri tak perlu takut apabila ada ancaman dari luar, rakyat akan bergerak membela kedaulatan bangsa.

Itu sebabnya, provokasi Cina di Natuna harus disikapi dengan serius. Presiden Jokowi telah menegaskan Indonesia takkan kompromi. Kekuatan militer telah dikerahkan ke sana untuk menjaga kedaulatan wilayah Nusantara .
Siaga belum tentu berperang, tetapi menunjukkan sikap yang tak bisa ditawar-tawar sebagai bangsa. Tentu saja langkah diplomasi tetap menjadi opsi pertama. Cina mesti tahu sikap mereka salah dan harus minta maaf.

Apabila masalahnya mengenai klaim wilayah, ada hukum internasional yang mengaturnya. Semua pihak yang bertikai di kawasan Laut Cina Selatan sebaiknya berunding difasilitasi PBB. Jika jalan damai tak tercapai, rakyat Indonesia siap berperang sebagai pilihan terakhir.(**)

SHARE:
komentar
beritaTerbaru