Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Sabtu, 03 Oktober 2026

Memulihkan Kepercayaan Masyarakat Papua

Redaksi - Selasa, 03 November 2020 12:20 WIB
786 view
Memulihkan Kepercayaan Masyarakat Papua
Istimewa
Ilustrasi Orang Papua
Peristiwa penembakan yang menewaskan pendeta Yeremia Zanambani di Hitadipa, Intan Jaya Papua akhirnya terkuak. Setelah bekerja dan berhadapan langsung dengan sejumlah benturan, Tim Independen Kemanusiaan untuk Intan Jaya ini pun membeberkan kronologi penembakan pendeta Yeremia yang diduga melibatkan oknum anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia).

Sungguh miris mendengar bahwa seorang hamba Tuhan harus bersimbah darah di tanah kelahirannya yang diduga oleh oknum TNI. Padahal kita tahu bahwa Papua merupakan bagian dari Indonesia yang tidak dalam keadaan perang. Sehingga sangat sulit diterima akal sampai ada penembakan masyarakat sipil, pekerja Tuhan pula di daerah yang selama ini dinyatakan aman dan menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia (HAM) sebagaimana dipertontonkan pada Sidang Umum PBB belum lama ini.

Sebagaimana diketahui bahwa Papua itu merupakan daerah yang alamnya sangat kaya. Di perut buminya juga terkandung material tambang emas dan tembaga yang sangat dahsyat jumlahnya. Meskipun sudah dikeruk sejak puluhan tahun lalu oleh perusahaan tambang PT Freeport, tapi potensinya diperkirakan masih dapat dikelola dalam waktu panjang. Sehingga masuknya Papua menjadi bagian Indonesia tentu saja memberikan keuntungan yang sangat besar bagi Indonesia.

Harus diakui bahwa untuk mengelola tambang bawah tanah, seperti emas dan tembaga memerlukan teknologi, modal kuat dan sumber daya manusia yang mumpuni. Tentu saja kondisi sumber daya manusia atau masyarakat asli Papua yang siap dipekerjakan di tambang ini tidak memadai. Sehingga harus mendatangkan SDM dari luar daerah maupun luar negeri.

Pada awal-awal pengelolaan perusahaan tambang itu memang sangat dirasakan minimnya keterlibatan dan manfaat atau dampak pengelolaan dan pengerukan tambang itu bagi warga maupun pemerintah daerah. Warga merasa hanya sebagai penonton di daerahnya sendiri, sehingga mereka merasa kecewa. Mungkin akibat kekecewaan itulah maka sampai terbentuk organisasi yang menyatakan diri untuk memisahkan diri dari Indonesia.

Setelah pergantian pemerintahan orde baru memang pemerintah telah memberikan langsung sebagian hasil pertambangan kepada daerah melalui UU Minerba, karena bahan tambang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Bagi Papua dan daerah lainnya yang memiliki kekayaaan alam tambang, hal ini sangat menggembirakan. Sehingga mereka bukan penonton lagi atas kekayaan alam yang ada di daerahnya, tetapi mereka secara langsung dapat menikmati melalui pemerintah daerahnya.

Selain pembagian hasil secara langsung, pemerintah pusat, khususnya di masa pemerintahan Presiden Jokowi juga berupaya melakukan pemerataan pembangunan di setiap daerah sehingga dapat langsung dirasakan masyarakat. Presiden Jokowi sudah menaruh perhatian bagi masyarakat Papua dan sudah beberapa kali berkunjung ke sana. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat Papua jangan sampai merasa bukan bagian dari Indonesia.

Selain itu di masa pemerintahan Jokowi, pembangunan infrastruktur seperti jalan juga terus ditingkatkan hingga nantinya terbentuk jalan trans Papua, termasuk jalan tol. Ini salah satu langkah memutus keterisoliran berbagai daerah di Papua yang selama ini hanya bisa dijangkau melalui udara. Sehingga sangat berdampak terhadap menurunnya harga-harga kebutuhan masyarakat.

Presiden Jokowi juga telah menetapkan BBM satu harga di seluruh Indonesia. Selama ini untuk mendapatkan premium di pedalaman Papua, harganya bisa mencapai Rp 50.000 per liter. Namun dengan penetapan satu harga ini, harga premium di pedalaman Papua sudah sama dengan di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia.

Kebijakan pusat ini seharusnya juga dapat dicontoh pemerintah daerah dalam menetapkan program pembangunan, sehingga tidak ada satu daerah pun di Indonesia yang merasa dianaktirikan. Namun sebagian pemerintah daerah kurang mengimplementasikannya, sehingga menimbulkan gejolak di masyarakat, seperti yang terjadi di Papua.

Kita harapkan semua sejalan, baik pemerintah pusat maupun daerah. Terutama aparat kepolisian dan TNI, sebaiknya menerapkan pendekatan persuasif terhadap masyarakat yang merasa kurang puas. Mereka adalah masyarakat (anak) Indonesia juga. Sehingga kehadiran TNI/Polri di tengah-tengah mereka jangan sampai membuat mereka merasa takut tetapi harus merasa aman dan nyaman.

Jika pendekatannya demikian, maka kepercayaan masyarakat Papua kepada TNI dan Polri akan pulih kembali. Selanjutnya, oknum yang bertindak sewenang-wenang hingga menghilangkan nyawa warga, harus harus ditindak tegas. (*)

SHARE:
Tags
komentar
beritaTerbaru
Rantauprapat Diselimuti Asap Lagi

Rantauprapat Diselimuti Asap Lagi

Rantauprapat(harianSIB.com)Kota Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, kembali diselimuti kabut asap, Jumat (2/10/2026). Kondisi tersebut memb