Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Sabtu, 03 Oktober 2026
LIVE

Menghindari Politisasi Agama dan Uang Pada Pilkada

Redaksi - Sabtu, 07 November 2020 10:45 WIB
1.339 view
Menghindari Politisasi Agama dan Uang Pada Pilkada
Liputan6.com/Yoshiro
Ilustrasi pilkada serentak 
Tidak lama lagi Pilkada serentak akan digelar di seluruh Indonesia. Sampai saat ini, tahapan kampanye masih berlangsung dengan tetap mengindahkan protokol kesehatan. Sehingga tidak ada tampak keriuhan dan kumpulan massa yang banyak sebagaimana kampanye Pilkada sebelum-sebelumnya.

Menjelang Pilkada, terkait dengan politisasi agama dan money politic (politik uang) sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat. Bahkan hampir di setiap pemilihan (Bupati/Wali Kota/Gubernur dan Presiden/Legislatif) selalu tercium dan terkabar praktek politisasi agama dan uang serta sejenisnya seperti sembako. Tujuannya tentu saja untuk mempengaruhi para pemilik suara.

Bawaslu dan Panwaslu yang bertugas mengawasi jalannya proses pemilihan agar bersih dan bebas dari politisasi itu memang sudah bekerja, tetapi hasilnya masih terasa kurang maksimal. Mereka memang kadang juga berhasil menemukan dan membuktikan adanya politik uang, tetapi banyak juga yang lolos. Sehingga yang paling utama adalah kesadaran masyarakat agar memilih yang terbaik dengan mengesampingkan unsur agama dan uang.

Melihat kondisi yang terus berulang saat proses Pilkada itu, maka Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) pun beberapa waktu lalu telah mengirimkan surat pastoral kepada warga Kristiani tentang Pilkada. PGI mengimbau agar seluruh jemaat yang di daerahnya dilaksanakan Pilkada serentak 9 Desember mendatang agar menghindari politisasi agama, menjauhi politisasi uang dan menjual suara.

Kita bersyukur para pimpinan gereja di Sumut menyambut dan mendukung pesan pastoral PGI itu. Apalagi Pilkada serentak juga akan berlangsung di 23 kabupaten/kota di Sumut yang sebagian besar masyarakatnya adalah beragama Kristiani. Kita harapkan dukungan para pemimpin gereja ini, diteruskan kepada semua jemaat dan mengingatkan jemaat agar menghindari politisasi agama dan uang.

Apalagi menjelang pemungutan suara, masing-masing pasangan calon melakukan berbagai cara agar mereka bisa merangkul umat agama dan gereja tertentu untuk memilihnya. Modusnya ada yang minta didoakan, ada yang silaturahmi dan ada juga yang memberikan cinderamata baik kepada calon maupun kepada pimpinan-pimpinan agama.

Mereka berpikir, jika sudah didoakan pimpinan agama dan pimpinan gereja maka otomatis umat dan jemaat bersangkutan dengan sendirinya akan mendukungnya. Apalagi pemberitaan terkait doa dan silaturahmi itu disebarluaskan kepada masyarakat. Bagi masyarakat yang kurang paham bisa saja hal itu dianggap sebagai imbauan agar memilih calon tertentu.

Padahal bagi pimpinan umat dan pimpinan jemaat, kehadiran calon kepala daerah yang ikut Pilkada untuk meminta didoakan tentu tidak bisa ditolak, apalagi jika calon tersebut juga umat atau jemaatnya. Bahkan orang lain saja yang tidak terkait dengan organisasi agamanya pun, tidak ada salahnya didoakan, diminta ataupun tidak diminta.

Namun makna minta didoakan sering dianggap sebagai restu dan dukungan pimpinan umat kepada calon bersangkutan. Memang bisa saja pimpinan umat atau jemaat merestui dan mendukungnya, tetapi kita yakini bukan karena ada sesuatu di balik dukungan itu. Tetapi dukungan terhadap calon yang benar-benar punya visi dan misi membangun daerahnya dan membangun umat maupun jemaat tanpa membeda-bedakan agama, suku maupun kelompoknya.

Selain itu, kita harapkan pimpinan agama dan pimpinan gereja juga mengingatkan umat dan jemaat agar menghindari politik uang dalam menentukan pilihannya. Jika uang dan sejenisnya yang menjadi dasar untuk memilih calon kepala daerah, maka dengan sendirinya akan merusak daerah tersebut. Hal itu juga merupakan bagian dari sogok (suap) yang tidak sesuai dengan ajaran agama.

Selain itu para pimpinan agama juga harus menghindari politik uang, baru kemudian menekankan kepada umat dan jemaatnya.
Jangan sampai pimpinan agama mengimbau umat dan jemaatnya menghindarinya, tetapi pimpinan agama sendiri menerimanya. Umat dan jemaat membutuhkan contoh perilaku yang baik dari pimpinan agamanya. (*)

SHARE:
Tags
menghindari politisasi agama dan uangpilkadapilkada serentakprotokol kesehatan
komentar
beritaTerbaru
Rantauprapat Diselimuti Asap Lagi

Rantauprapat Diselimuti Asap Lagi

Rantauprapat(harianSIB.com)Kota Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, kembali diselimuti kabut asap, Jumat (2/10/2026). Kondisi tersebut memb