Jakarta (SIB)
Sengketa lahan yang terjadi kerap dimanfaatkan mafia tanah. Terkait hal ini, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto berkomitmen memberantas mafia tanah.
Hadi mengatakan, dirinya tidak takut meski ada beking dari jenderal. Ia menyebut akan tetap gebuk mafia tanah.
"Mafia di manapun akan saya gebuk, saya tidak takut. Walaupun ada yang bisiki, Pak itu ada jenderalnya di belakang. Tidak takut. Walaupun saya purnawirawan saya juga pernah menggunakan pangkat jenderal. saya akan hajar mereka," tegas Hadi dalam seminar virtual, Sabtu (15/10).
Menurut Hadi, mafia tanah berasal dari oknum di beberapa instansi. Bahkan ada oknum di BPN yang menjadi mafia tanah.
"Saya sampaikan mafia tanah itu ada lima. Pertama oknum BPN," kata Hadi menambahkan.
Hadi menjelaskan, terdapat juga oknum pengacara, notaris PPAT, Camat hingga Lurah juga menjadi mafia tanah. Terkait hal ini, ia meminta kerja sama semua pihak memberantas masalah ini.
Nah, bagi masyarakat yang ingin melapor kasus mafia tanah, bisa melapor ke ATR/BPN dengan cara berikut.
Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian ATR/BPN, Hadi meluncurkan hotline pengaduan masyarakat melawan mafia tanah. Masyarakat bisa menghubungi hotline di 081110680000.
"Selain memiliki aplikasi LAPOR bekerja sama dengan MenPAN-RB, pada kesempatan ini saya juga meluncurkan hotline kontak pengaduan masyarakat melalui WhatsApp di 081110680000," kata Hadi, Rabu (27/7) lalu.
'Ngemut Intan'
Hadi Tjahjanto berkomitmen memberi kemudahan layanan bagi masyarakat. Caranya dengan membuat masyarakat nyaman saat berurusan dengan ATR/BPN.
Hadi mengatakan, dulu mungkin masyarakat takut saat mengurus keperluan di Kementerian ATR/BPN. Kini, Hadi memastikan kementerian yang dipimpinnya siap memberi layanan ramah.
"Karena rakyat kalau saya tanya, kenapa kalau ngurus surat tidak sendiri? Takut Pak, orang-orang BPN itu seperti ngemut intan. Kalau ngemut intan nggak bisa ketawa. (Karena) kalau ketawa intannya jatuh," katanya.
Hadi sudah memerintahkan pegawai di lembaganya untuk proaktif dan melayani dengan senyuman. Hal ini demi memberi kemudahan dan menjangkau setiap lapisan masyarakat.
"Akhirnya saya sampaikan kepada seluruh pegawai BPN, saya minta melayani masyarakat dengan tersenyum dan pro aktif. Dan kita buka program pelataran, pelayanan tanah Sabtu Minggu. Supaya rakyat merasakan dan diberikan kemudahan," jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Hadi turut menyinggung pentingnya reforma agraria. Ia menyebut tujuan reforma agraria ada tiga.
Pertama menata kembali struktur penugasan kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan lahan yang lebih berkeadilan.[br]
Kedua, menyelesaikan konflik agraria, dan ketiga mensejahterakan rakyat. Reforma agraria bisa memberi peluang kepada masyarakat untuk mengoptimalkan lahan yang ada. Ini penting demi menghadapi tahun 2023 yang penuh ketidakpastian.
"Kemarin rapat terbatas presiden menyampaikan poin pentingnya adalah, kondisi global mengalami ketidakpastian karena baru covid dan perang, konflik di Ukraina yang belum ada ujungnya. Kemungkinan terjadi perang nuklir. Efeknya apa? Krisis ekonomi dan krisis pangan. Kapan melanda? Estimasi tahun 2023," ungkapnya.
Oleh karena itu, Hadi langsung ambil aksi dan menghubungi Kantor Wilayah (kanwil) untuk koordinasi dengan gubernur.
Ia mengatakan akan mengoptimalkan gugus tugas reforma agraria untuk mencari lahan prioritas untuk diredistribusi ke masyarakat.
"Yang akan jadi percontohan, kami sudah berbicara dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk redistribusi tanah-tanah ini kepada masyarakat. Sehingga masyarakat bisa melakukan aktivitas, bertani, menghasilkan produk melimpah, tentunya ketahanan pangan bisa tercapai," imbuhnya.
Dengan demikian, saat terjadi krisis pangan maka Indonesia bisa menanggulanginya.
Masyarakat tidak akan merasakan karena tersedianya lahan luas dan tanaman yang menghasilkan. (detikfinance/f)
