Jokowi Kecewa Upaya Pemberantasan Korupsi Kerap Gembos di MA

* Anggota DPR RI Usul PNS MA Diawasi Ketat

775 view
Jokowi Kecewa Upaya Pemberantasan Korupsi Kerap Gembos di MA
Foto : Istimewa
Mahfud MD.

Atas dasar itulah, Mahfud menyebut akhirnya Jokowi memerintahkan dirinya melakukan reformasi hukum. Kekecewaan Jokowi itu, kata dia, muncul gegara usaha pemberantasan korupsi justru digembosi oleh lembaga yudikatif.

"Maka Presiden meminta saya sebagai Menko Polhukam untuk mencari formula reformasi di bidang hukum peradilan sesuai dengan instrumen konstitusi dan hukum yang tersedia. Presiden kecewa karena usaha pemberantasan korupsi yang cukup berhasil di lingkungan eksekutif justru kerap kali gembos di lembaga yudikatif dengan tameng hakim itu merdeka dan independen," imbuhnya.

Sebelumnya, Jokowi berbicara mengenai pentingnya reformasi di bidang hukum setelah Hakim Agung Sudrajad Dimyati menjadi tersangka kasus dugaan korupsi di KPK. Jokowi telah memerintahkan Menko Polhukam Mahfud Md mengawal proses reformasi hukum.

"Memang saya melihat ada urgensi yang sangat penting untuk mereformasi bidang hukum kita. Dan itu saya sudah perintahkan kepada Menko Polhukam," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (26/9).

Jokowi mengatakan proses hukum Sudrajad Dimyati saat ini masih berjalan di KPK. Dia meminta semua pihak mengikuti proses hukum hingga selesai.

"Saya kira kita ikuti seluruh proses hukum yang ada di KPK," ujar Jokowi.

Kata KPK

KPK turut menanggapi kekecewaan Jokowi tersebut. Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut KPK telah melakukan upaya pencegahan korupsi selain penindakan pihak-pihak yang koruptif. Menurut Ali, langkah-langkah preventif bakal terus diupayakan KPK untuk mencegah korupsi.

"KPK tentu akan menindaklanjutinya tidak hanya pada aspek penindakannya saja. Namun juga akan melakukan analisis untuk kemudian melakukan langkah-langkah preventif guna mencegah serta edukatif guna memberikan penyadaran kepada masyarakat khususnya stakeholder terkait, sehingga modus korupsi serupa tidak kembali terjadi di masa-masa mendatang," kata Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (27/9).

Ali mengatakan KPK telah melakukan upaya pendekatan preventif lewat Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Dia mengungkap adanya tiga tantangan yang ditemukan KPK dalam upaya penegakan hukum tersebut.

Pertama, Ali mengungkapkan koordinasi antaraparat penegak hukum (APH) tidak berlangsung secara optimal. Khususnya dalam pertukaran informasi dan data lintas penegak hukum.

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com