Jakarta (SIB)
KPK menggeledah kantor DPRD DKI Jakarta. Tim penyidik KPK datang ke DPRD DKI untuk penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Pulo Gebang, Jakarta Timur.
"Benar ada kegiatan penggeledahan dimaksud terkait pengumpulan alat bukti dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulo Gebang," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (17/1).
Ali belum menjelaskan apa saja yang dicari penyidik di sana. Dia juga belum menjelaskan ruangan mana yang digeledah.
"Perkembangannya akan kami sampaikan kembali," ucapnya.
Penggeledahan yang dilakukan KPK berlangsung sampai malam. Pengamanan ketat pun diberlakukan oleh petugas pengamanan di gedung Legislator Kebon Sirih ini.
Dari pantauan di lokasi petugas pengamanan dalam (pamdal) tak mengizinkan siapapun masuk ke dalam gedung. Petugas berjaga di setiap pintu masuk gedung. Mulai dari pintu masuk basement gedung lama, lobby utama gedung baru dan lama, serta parkiran kendaraan dijaga ketat.
Bahkan, mendadak lampu-lampu di gedung lama gedung DPRD DKI juga dimatikan oleh petugas. Terlihat dari luar gedung cukup gelap. Sementara, mobil-mobil milik penyidik KPK masih diparkirkan di halaman gedung DPRD. Kendaraan dalam kondisi menyala dengan seorang sopir di dalamnya.
Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi angkat bicara soal penggeledahan yang dilakukan KPK di gedung DPRD DKI. Ia mempersilakan para penyidik dari lembaga antirasuah itu melakukan pemeriksaan di kantornya itu.
Prasetio pun menyatakan dukungannya terhadap penggeledahan KPK itu.
"Sebagai Ketua DPRD saya mendukung sepenuhnya proses penyelidikan yang dilakukan KPK," ujar Prasetio melalui keterangan tertulis, Selasa (17/3).[br]
Namun, ia mengaku belum mengetahui pasti penyelidikan yang dilakukan tim KPK dalam perkara apa. Meski demikian ia memastikan bahwa seluruh proses penganggaran di DPRD DKI Jakarta dilakukan secara transparan dan terbuka untuk umum.
"Semua rapat Banggar saya buka, terbuka untuk umum. Siapa pun bisa menyaksikan. Dalam hal ini pelaksanaan anggaran sepenuhnya dilakukan eksekutif, DPRD menjalankan proses penganggaran tanpa melakukan intervensi," katanya.
Para petugas Pamdal menyebut, KPK tak hanya memeriksa ruangan Komisi C saja. Tiap ruangan fraksi juga disebutnya didatangi oleh lembaga antirasuah itu.
"Tadi semua ruangan juga diperiksa, semua fraksi didatangin," tutur salah satu petugas Pamdal. (Detik/Suara.com/c)
