Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Sabtu, 24 Mei 2025

Mahfud Md Ungkap Sulitnya Bongkar Mafia karena Ada Bekingan Pejabat

* Pejabat Flexing Tak Langgar Hukum, Tapi Langgar Moral
Redaksi - Jumat, 02 Juni 2023 08:53 WIB
264 view
Mahfud Md Ungkap Sulitnya Bongkar Mafia karena Ada Bekingan Pejabat
YouTube Sekretariat Kabinet RI
Menkopolhukam Mahfud MD mengungkapkan tantangan membongkar mafia yang dibekingi para pejabat.   
Jakarta (SIB)
Menko Polhukam Mahfud Md mengungkapkan jabatannya memiliki tantangan tersendiri. Salah satunya mafia-mafia yang perlu diberantas tetapi justru dibekingi oleh pejabat.
"Mafia, ya. Mafia peradilan, mafia hukum, ya itu kan tugas saya," kata Mahfud dalam tayangan 'Podkabs' di YouTube Sekretariat Kabinet RI, dikutip Kamis (1/6).
Mahfud menyebutkan banyaknya mafia yang harus diberantas dari mafia hukum hingga mafia kekayaan alam. Mahfud mengungkapkan mafia-mafia ini cukup sulit diberantas karena ada pula yang di-'back up' oleh sesama pejabat.
"Terutama kalau mafia-mafia kekayaan alam ya, mafia tambang, mafia apa itu, karena terkadang itu tercampur antara orang ingin berusaha baik-baik, orang yang ingin berusaha secara ilegal, bercampur dengan preman, bercampur dengan back up dari pejabat," ujarnya.
"Kadangkala kita menyelesaikan masalah itu, 'saya anu dibeking ini, dibeking itu'. Ya tidak takut juga, tapi kan tidak enak gitu ya, kalau saya harus bilang orang sangat penting itu, 'jangan back up gitu dong', gitu misal, bilang ke atasannya, dan seterusnya," imbuhnya.
Mahfud mengatakan kasus-kasus mafia ini cukup sulit ditangani. Dengan demikian, dia mengaku lebih memilih menyampaikan permasalahan atau kasus secara terbuka di publik.
"Bagi saya, itu agak rumit menyelesaikannya. Itulah sebabnya daripada saya bicara berbisik, berdua ingin menyelesaikan, saya lebih baik bicara terbuka agar orang tidak bisa menghindar," kata dia.


Langgar Moral
Mahfud juga menyoroti fenomena memamerkan kemewahan atau 'flexing' di kalangan pejabat pemerintahan yang menghebohkan publik belakangan ini. Mahfud menekankan pejabat publik yang 'flexing' memang tidak melanggar aturan hukum tetapi melanggar moral dan budaya.
"Ya itu tidak bagus bagi kehidupan masyarakat kita. Meskipun ada yang berpendapat ya itu ndak apa-apa. Tapi bagi saya nggak cocok untuk pejabat flexing itu ya, menampakkan kemewahan, hedonis, dan sebagainya itu menurut saya ndak tepat," kata Mahfud.
Mahfud sendiri mengaku tak begitu menghiraukan harga pakaian yang dikenakannya. Dia berkelakar pakaian yang dibanderol jutaan dengan ratusan ribu kelihatan serupa apabila nampak di foto.
"Kalau saya tuh hidup apa adanya. Kayak baju itu kan ada Rp 17 juta, ada yang hanya Rp 200 ribu. Kalau di foto kan sama aja itu, ya kan, ha-ha-ha...," katanya.
Lebih lanjut Mahfud menekankan tak ada hukum yang dilanggar pejabat apabila memperlihatkan kehidupan hedonismenya. Namun, menurutnya, hal itu telah melanggar moral dan budaya.
"Ndak, kalau flexing itu tidak melanggar hukum asal barangnya halal. Tapi dia itu melanggar moral, melanggar kepantasan, melanggar budaya juga kalau di Indonesia," pungkasnya. (detikcom/d)




Sumber
: Koran SIB
SHARE:
Tags
komentar
beritaTerbaru