Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid:

Pancasila Sudah Final, Tidak Boleh Diganti


223 view
Foto: MPR
Hidayat Nur Wahid
Jakarta (SIB)
Bencana gempa bumi yang mengguncang Sulawesi Barat, beberapa waktu lalu menuai simpati masyarakat. Bahkan, tak sedikit masyarakat dan beberapa kalangan ikut menyampaikan duka hingga menyalurkan bantuan untuk meringankan beban para korban.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) menyampaikan Pancasila harus menjadi rujukan bagi seluruh elemen bangsa. Hal ini termasuk dalam mendeteksi perilaku atau kebijakan menyimpang dan membahayakan bangsa.

Menurutnya, jika Pancasila menjadi rujukan bersama dalam bernegara, maka segala bentuk perilaku atau kebijakan menyimpang dapat dideteksi sejak dini. Pasalnya, perilaku tersebut berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat
"Pancasila harus menjadi rujukan kita bersama dalam mendeteksi secara dini berbagai perilaku yang potensial mengancam NKRI," ujar HNW dalam keterangannya, Senin (12/4).

Hal ini disampaikan dalam acara Sosialisasi 4 Pilar MPR RI bersama dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Jakarta Selatan, Jumat (10/4). Pada kesempatan tersebut, HNW juga mengatakan salah satu fungsi FKDM adalah untuk membantu instrumen negara dalam urusan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Adapun hal tersebut dapat dilakukan melalui deteksi dini potensi ancaman serta gejala atau peristiwa bencana.

Meskipun demikian, HNW menjelaskan rujukan tersebut masih sering digunakan kurang objektif. Bahkan, terkadang tidak sesuai dengan Pancasila karena menghadirkan sikap yang tidak adil, tidak manusiawi dan tidak beradab. Menurutnya, hal tersebut dapat berdampak kepada persatuan bangsa.

HNW menjelaskan beberapa waktu lalu, seorang menteri menyampaikan peringatan dini melalui pernyataan terbuka yang cenderung tidak adil dan tidak obyektif. Menteri tersebut juga melakukan generalisasi kecurigaan terhadap anak muda yang rajin ke masjid, hafal Al Quran, pintar bahasa Arab dan berpenampilan menarik sebagai bibit radikalisme atau terorisme.

"Ini contoh deteksi dini yang tidak adil, tidak manusiawi dan tidak beradab, karena tidak sesuai dengan Pancasila. Apalagi rajin ke masjid justru bisa jadi wujud mengamalkan sila pertama dari Pancasila," ungkapnya.

Terkait hal ini, ia mengakui bahwa segala bentuk radikalisme dan terorisme memang perlu ditolak. Namun, penolakan tersebut tak perlu mencurigai masyarakat yang rajin ke masjid.

Ia menyebut anak muda yang mau ke masjid seharusnya diayomi dan dijaga agar bisa jadi mitra FKDM dalam mengatasi persoalan di kalangan milenial seperti, masalah narkoba, sex bebas, kumpul kebo, hingga tawuran.

Pasalnya, semua tindakan tersebut bertentangan dengan Pancasila, merugikan masyarakat dan menghadirkan ketidakamanan warga. HNW juga mengatakan sikap deteksi dini kontras dengan perilaku menyimpang di masyarakat yang berpotensi menimbulkan kekacauan terhadap keamanan dan ketertiban umum.

"Misalnya, di sana sini ada mabuk-mabukan justru dibiarkan saja," kata HNW.

"Bila jujur dan serius merujuk ke Pancasila, maka kewaspadaan dini kita tidak perlu rumit dan aneh-aneh. Semua gamblang karena 5 sila dalam Pancasila juga sangat gamblang dan gampang dipahami. Jangan yang ke masjid yang mengamalkan sila 1 Pancasila, secara berlebihan distigma. Betul terorisme dan radikalisme oleh siapapun dengan alasan apapun harus dikoreksi dan diwaspadai, tapi perilaku dan ideologi menyimpang yang lain seperti komunisme, atheisme, liberalisme, kapitalisme, separatisme, mabuk-mabukan miras, sex bebas, yang semuanya bertentangan dengan Pancasila, jangan malah tidak mendapatkan kewaspadaan dini dan tindakan hukum yang semestinya," imbuhnya.

Selain itu, ia juga mengatakan kewaspadaan dini menggunakan instrumen Pancasila juga perlu digunakan untuk meluruskan perilaku menyimpang penyelenggara negara, baik di eksekutif maupun di legislatif dan yudikatif. HNW menyebut beberapa rencana kebijakan perlu diwaspadai secara dini jika berpotensi melanggar Pancasila.

Terkait hal ini, ia mencontohkan tentang munculnya kegaduhan saat adanya wacana Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Hal ini mengingat wacana tersebut tidak sesuai dengan konsensus final para pendiri bangsa dan Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035 Kemendikbud yang menghilangkan frasa 'agama'.

"Dengan secara jujur menggunakan Pancasila sebagai tolok ukur pendeteksian dini, rencana kebijakan-kebijakan tersebut bisa dikoreksi," tuturnya.

Oleh karena itu, ia mengatakan Sosialisasi 4 Pilar MPR menjadi penting untuk dilakukan sehingga seluruh masyarakat dapat lebih memahami nilai Pancasila.

"Kewaspadaan sejak dini harus terus hadir, agar tidak ada kebijakan yang melenceng. Oleh karenanya, Sosialisasi 4 Pilar MPR RI ini ini harus terus dilakukan, agar nilai-nilai Pancasila semakin dipahami dengan baik, dan terinternalisasi di seluruh komponen masyarakat secara semakin kuat. Agar cita-cita berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila, selalu dapat diwujudkan, dan diselamatkan dari berbagai penyimpangan," pungkasnya. (detikNews/a)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com