Medan (SIB)
Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) melaksanakan sosialisasi hasil pengawasan pada Pilkada Tahun 2020, di Medan, seperti dikutip dari harianSIB.com, (26/10).
Kegiatan ini dihadiri anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar sebagai narasumber serta anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, Junimart Girsang. Turut hadir juga Ketua DPD PDIP Sumut Rapidin Simbolon, pimpinan Bawaslu Sumut dan Bawaslu Medan.
Fritz mengatakan bahwa pemilihan kepala daerah merupakan salah satu upaya penerapan demokrasi di Indonesia. "Dahulu kepala daerah dipilih oleh DPRD sekarang dipilih langsung oleh rakyat, tentunya konflik semakin tinggi. Setiap proses demokrasi pasti ada konsekuensinya," ujarnya.
Ia melanjutkan bahwa Bawaslu hadir untuk mengawasi setiap tahapan Pemilu, termasuk mencegah berbagai dugaan pelanggaran menurut Undang-Undang dan peraturan yang berlaku. "Politik uang akan sangat sulit diproses jika pihak-pihak yang terlibat tidak ingin menjadi saksi. Berbagai macam cara dilakukan oleh Bawaslu dalam melindungi hak-hak pilih pemilih dan calon. Kami juga siap menerima saran dan kritikan yang tentunya bersifat membangun," ungkapnya.
Sementara itu, Junimart Girsang menambahkan Pilkada Serentak tahun 2020 merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang dilaksanaan kegiatan di tengah masa pandemi dan melahirkan pemimpin-pemimpin baru. "Pilkada 2020 luar biasa karena dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19, saya apresiasi penyelenggara dan semua masyarakat yang mendukung dan tetap berpartisipasi walaupun dalam keadaan waspada terhadap Covid-19," ucapnya.
Ia juga menjelaskan bahwa penyelenggara pemilihan harus mempunyai satu pola dan pandangan dalam menjalankan proses demokrasi. "Antara penyelenggara harus satu pola dan satu pandangan dalam pelaksanaan perhelatan demokrasi di Republik Indonesia tidak saling intip dan menjatuhkan," ujarnya.
Ia meminta agar Bawaslu membuat regulasi yang baik dan memperkuat kapasitas jajarannya. "Rekomendasi saya agar membuat regulasi yang baik seperti mempersingkat proses acara di Bawaslu. Kemudian memperkuat jajaran Bawaslu dalam rangka mendapatkan kapasitas dan kemampuan yang merata. Ketiga, kerjasama yang efektif sesama penyelenggara pemilu," sebutnya.
Sementara itu, Rapidin Simbolon mengharapkan pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang bisa berjalan dengan baik, adil, jujur, bebas dan rahasia, sehingga kualitas demokrasi di Indonesia semakin baik. Sebagai salah satu calon Pemilukada 2020, dirinya merasakan tidak terciptanya suasana keadilan dari penyelenggara dan pengawas.
"Semua orang tahu bahkan penyelenggara dan pengawas Pemilu mengetahui maraknya praktik politik uang, tetapi tidak ada tindakan di lapangan oleh penyelenggara. Akhirnya saya harus menuntut sampai ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapat keadilan. Jika praktik seperti ini dibiarkan, maka kita khawatir menjadi preseden buruk bagi pembangunan demokrasi di Sumut," tegasnya.
Di akhir sambutannya, ia memberikan masukan agar menyeleksi orang yang memiliki dedikasi tinggi serta kejujuran agar bisa mengawal proses demokrasi ini ke depan. "Cari orang-orang Bawaslu yang memiliki sifat jujur, adil, profesional dalam menjalankan tugasnya untuk menghasilkan Pemilu yang lebih baik. Dan yang lebih penting Bawaslu harus mampu bertindak sebagai wasit bukan pemain dalam Pemilu," pintanya. (A17/SS6/d)
