Medan (SIB)
Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah mengimbau Pemerintah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan serapan anggaran Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dan mengarahkan program-program pembangunan untuk mendukung penurunan angka stunting.
“Penekanan kita untuk Pemerintah Kabupaten/Kota agar dalam penggunaan anggaran bantuan dari pemerintah pusat untuk stunting ini penyerapannya agar segera, karena hingga saat ini penyerapannya masih 22%,” ujar Ijeck, sapaan akrab Musa Rajekshah usai menghadiri acara Koordinasi dan Konsolidasi Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Sumut di Grand City Hall Medan, Jalan Balaikota, Medan, Senin (19/9).
Selain itu, Ijeck juga meminta pemerintah daerah melalui jajaran dinas-dinasnya untuk mengarahkan program pembangunan daerah mendukung penurunan angka stunting. “Dalam pembangunan, baik itu fisik maupun non-fisik, dalam pemakaian anggaran belanja setiap tahunnya saya harap pemerintah daerah bisa mengarah kepada stunting, karena kalau tidak seperti itu kita akan sulit karena tidak mungkin berharap dana dari bantuan pusat saja,” katanya.
Ia pun berharap, kegiatan koordinasi dan konsolidasi tersebut dapat menjadi wadah berbagi informasi dalam upaya penurunan stunting. “Harapan kita dengan pertemuan ini, perwakilan dari daerah menyampaikan apa-apa yang menjadi permasalahan di setiap wilayahnya, setiap daerah beda-beda karakter penanganan stuntingnya sehingga dengan pertemuan ini bisa saling sharing, berkoordinasi ini yang kita harapkan, tujuannya untuk penurunan stunting menuju 14% di 2024,” katanya.
Sementara itu, Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi BKKBN Novrizal dalam kata sambutannya melalui zoom meeting menyampaikan, hingga saat ini pihaknya mencatat realisasi BOKB di Sumut mencapai 22,47%, begitu pun pihaknya mengapresiasi Kota Tebingtinggi dan Pematangsiantar yang capaian serapannya mencapai 66%.
“Kami berharap percepatan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) BOKB bisa cepat dilakukan agar percepatan penurunan stunting bisa terwujud dan bisa kembali mencari solusi yang lebih tepat,” katanya.
Lanjutnya, Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 sedang berjalan dilaksanakan dengan kurasi dan kemampuan yang memadai. “Hasil SSGI ini nantinya dapat dijadikan referensi merumuskan kebijakan untuk penurunan stunting,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Sumut Muhammad Irzal menyampaikan capaian program penurunan angka stunting akan dilihat pada akhir 2024. “Karena itukan survei, makanya sekarang kita akan fokuskan dulu bagaimana pemuatan data keluarga berisiko stunting,” katanya.[br]
Namun, lanjutnya, pihaknya bersama dengan Pemerintah Provinsi Sumut sudah mencoba suatu terobosan dengan adanya Bapak Asuh Stunting. “Bapak Asuh Stunting ini adalah elemen bangsa yang bekerja secara gotong-royong untuk membantu percepatan penurunan stunting. Dengan adanya Bapak Asuh Stunting ini selama enam bulan Insya Allah bisa tercapai target yang kita harapkan,” katanya.
Dalam acara koordinasi dan konsolidasi ini, Irzal menyampaikan pihaknya juga melakukan evaluasi RAN PASTI. “Apa yang telah dilakukan masing masing koordinator bidang yang sesuai SK Gubernur tentang tim percepatan penurunan stunting tingkat provinsi.
Jadi disinilah kita lihat sehingga kita bisa melakukan apa yang dibuat secara jelas dan terarah. Sehingga nanti memiliki peran masing-masing dan target angka 14% dapat tercapai di tahun 2024,” tutupnya. (A3/a)
