Anggota DPRD Sumut Hendro Susanto mendukung sikap tegas Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mencopot Kadis Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sumut Bambang Pardede dari jabatannya.
Bambang dicopot karena dianggap telah gagal "memuluskan" proyek jalan dan jembatan provinsi berbiaya Rp2,7 triliun yang dikerjakan secara multiyears.
"Keputusan pencopotan itu sudah tepat, bahkan harusnya sudah dilakukan tahun lalu. Apalagi kita di Fraksi PKS sudah merekomendasikan dalam rapat paripurna dewan ke Gubernur Sumut agar Kadis PUPR dicopot dari jabatannya," kata Hendro kepada wartawan, Sabtu (20/5/2023), melalui WhatsApp.
Alasannya, menurut Hendro, pihaknya sudah melihat ke lapangan, ternyata kinerja Kadis PUPR sangat tidak memuaskan dan terkesan terlalu banyak bicara dibanding bekerja, sehingga target "memuluskan" proyek jalan di Sumut 2023 tidak terealisasi.
Hendro juga mengungkapkan kekecewaannya atas ketidak-hadiran Bambang Pardede, pada rapat Badan Anggaran (Banggar) akhir April 2023, guna membahas serapan anggaran pada triwulan I, karena dari fakta yang diperoleh di lapangan, serapan anggaran di instansi yang dipimpinnya paling rendah.
"Tiga bulan tahun anggaran 2023 berjalan, tidak jelas outputnya. Kami di Banggar sudah mengingatkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), untuk menyampaikan kepada Gubernur Sumut agar menjadi perhatian serius, kinerja Kadis PUPR," kata Hendro.
Dalam kesempatan itu, anggota dewan Dapil Binjai-Langkat ini juga berharap kepada Plt Kadis PUPR Sumut yang baru ditunjuk Marlindo Harahap untuk "mengebut" pekerjaan proyek multiyears tersebut, agar masyarakat tidak lagi merasa resah akibat hancurnya jalan provinsi di daerah ini.
"Plt Kadis PUPR yang baru ditunjuk Gubernur Sumut, hendaknya kinerjanya lebih bagus lagi dari Kadis sebelumnya, untuk mewujudkan Sumut bermartabat sekaligus tuntasnya proyek multiyears yang ditunggu-tunggu masyarakat," tandasnya.
Seperti diberitakan Koran SIB, edisi Sabtu (20/5/2023), pencopotan Bambang Pardede, bukan tiba-tiba dan sudah dievaluasi kinerjanya sejak Oktober 2022. Evaluasi itu tidak terlepas dari lambannya progres proyek multiyears berbiaya Rp 2,7 triliun yang hanya baru mencapai 23 persen atau sebatas uang muka. (A4)
