Rabu, 01 Mei 2024

F-PKS DPRD SU Tolak Tegas Rencana Wajibkan Aplikasi Peduli-Lindungi Beli Migor

Redaksi - Kamis, 30 Juni 2022 20:06 WIB
F-PKS DPRD SU Tolak Tegas Rencana Wajibkan Aplikasi Peduli-Lindungi Beli Migor
Foto : Ist/harianSIB.com
Hendro Susanto.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Sumut secara tegas menolak rencana pemerintah mewajibkan aplikasi peduli lindungi setiap pembelian migor (minyak goreng), karena akan membebani dan menyulitkan masyarakat.

Hal ini ditegaskan Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut, Hendro Susanto kepada wartawan, Kamis (30/6/2022) melalui telepon, menanggapi diwajibkannya menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk pembelian Migor.

Hendro menyebutkan, penolakan terhadap rencana tersebut merupakan respon Fraksi PKS setelah melakukan kajian dan diskusi bersama staf ahli, karena akan membebani masyarakat.

"Fraksi PKS maupun Partai Keadilan Sejahtera yang setiap detak "jantungnya" melayani masyarakat, tetap bersuara dengan lantang terhadap rencana kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat tersebut,” ujarnya.

Menurut anggota dewan Dapil Sumut XII (Binjai-Langkat) ini, akar masalah Migor ada pada sisi produksi dan distribusi, bukan adanya lonjakan konsumsi. Seharusnya pemerintah fokus menyelesaikan akar masalah, bukan sebaliknya merencanakan kebijakan baru berpotensi menimbulkan masalah lainnya.[br]

" Pemerintah hendaknya jangan gonta-ganti kebijakan tata-niaga minyak goreng curah secara trial by error alias coba-coba, tapi tidak menyelesaikan akar masalahnya, justru akan menimbulkan masalah lain. Seperti rencana penggunakan aplikasi Peduli-Lindungi untuk pembeli Migor curah, itu aneh dan bukan solusi,” tandas Hendro.

Mantan Ketua Komisi A DPRD Sumut ini menyebutkan, pengguna minyak goreng curah mayoritas "emak-emak" dan pelaku UMKM, bahkan sudah teriak-teriak sejak Pebruari 2022 agar harga Migor turun. Padahal sudah ganti Menteri Perdagangan, tapi malah belum ada tanda-tanda turun.

“Harusnya pemerintah benar-benar cermat dalam mengambil opsi kebijakan bagi masyarakat. Jangan menerapkan kebijakan yang menyusahkan rakyat. Kebijakan yang penting dan mendesak sekarang ini bagaimana Migor curah yang cukup dengan harga sesuai HET membanjiri pasar,” katanya.

Menurutnya, persoalan tersebut sangat simple, bisa dilogikan dengan sederhana, crude palm oil atau CPO yang berlimpah di pabrik, seharusnya dapat diolah menjadi Migor curah. Kemudian didistribusikan untuk membanjiri pasar melalui agen resmi pemerintah, dengan harga HET.

“Senin kemarin kami meninjai pabrik kelapa sawit di Batubara dan Asahan, mereka terus memproduksi dan tidak kekurangan untuk memenuhi kebutuhan Migor di Provinsi Sumut. Herannya kenapa harga Migor tak kunjung turun,” ujarnya.(A4).

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Editor
:
SHARE:
Tags
PKS
beritaTerkait
Mahyaruddin Serahkan Formulir Bacakada Ke PKS Tanjungbalai

Mahyaruddin Serahkan Formulir Bacakada Ke PKS Tanjungbalai

H Zainuddin Purba Resmi Daftar ke DPD PKS Binjai

H Zainuddin Purba Resmi Daftar ke DPD PKS Binjai

Hadiri Halalbihalal PKS, Bamsoet Dorong Persatuan Bangsa Dikukuhkan

Hadiri Halalbihalal PKS, Bamsoet Dorong Persatuan Bangsa Dikukuhkan

Partai Gelora Tolak PKS Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Partai Gelora Tolak PKS Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

NasDem Siapkan Ide Besar untuk Modal Pemerintahan Prabowo-Gibran

NasDem Siapkan Ide Besar untuk Modal Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ricky Prandana Nasution dan HM Ali Yusuf Siregar Serahkan Formulir Calon Bupati ke PKS

Ricky Prandana Nasution dan HM Ali Yusuf Siregar Serahkan Formulir Calon Bupati ke PKS

komentar
beritaTerbaru