Medan (SIB)
Ketua DPRD Sumut Drs Baskami Ginting meminta Pemprov Sumut, Pemkab/Pemko, KPU dan Bawaslu perkuat kolaborasi sukseskan Pilkada serentak 2024, jangan sampai anggaran yang telah dialokasikan Pemprov Sumut dan Pemkab/Pemko sebesar Rp1 triliun sia-sia, tanpa perolehan hasil yang maksimal.
"Kita tahu, Pemprov Sumut dan Pemkab/Pemko se-Sumut telah sepakat mendanai Pilkada serentak di Sumut sebesar Rp1 triliun. Mari sama-sama kita awasi penggunaannya, agar bisa memperoleh hasil yang maksimal," ujar Baskami Ginting kepada wartawan, Sabtu (30/9), melalui telepon dari Jakarta.
Pengalokasian anggaran Pilkada serentak tersebut, ujar Baskami, sebagai bentuk dukungan pemerintah untuk memberikan kepastian pada berjalannya proses Pilkada di daerah ini, sehingga diharapkan kepada penyelenggaran Pemilu (KPU dan Bawaslu), untuk bekerja secara maksimal.
"Sesuai petunjuk Kemendagri dan KPU RI, Pilkada serentak dilaksanakan November 2024, sehingga tahapan persiapan harus dimulai November 2023 ini, seperti pembuatan regulasi, proses pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan pemutakhiran data pemilih," ujarnya.
Begitu juga seluruh proses Pemilu dan Pilkada, tambah politisi PDI Perjuangan ini, menjadi tanggung jawab bersama, termasuk meningkatkan kualitas dan menanamkan demokrasi substansial di masyarakat.
"Civil society juga sangat diperlukan dalam memantau, mengawasi jalannya proses demokrasi kita. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama," ucapnya seraya mengajak seluruh elemen masyarakat ikut menyukseskan Pemilu dan Pilkada serentak di Sumut.
Diakui Baskami, Pemilu serentak 2024 sebagai agenda pesta demokrasi terbesar dan pertama kali dilaksanakan sangat rawan terjadinya potensi gangguan keamanan, sehingga perlu kerja sama semua pihak menyukseskannya.
"Dalam pelaksanaannya akan menghadapi berbagai potensi permasalahan atau kerawanan, mulai dari persiapan kebutuhan anggaran, data pemilih, distribusi logistik pemilu, kapasitas dan beban kerja petugas, sampai dengan penetapan calon terpilih," katanya.
Berkaitan dengan itu, diperlukan perhatian, usaha dan kerja sama dari semua pihak agar pelaksanaan pesta demokrasi di tahun 2024 dapat berjalan baik dan lancar. Dengan asas prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. (A4/d)