Jokowi: WTP Bukan Prestasi

Jakarta (SIB)
Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) tahun 2023 mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Jokowi mengingatkan predikat WTP itu bukan prestasi melainkan kewajiban semua lembaga.

"Saya ingin menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah, atas predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan pemerintah tahun ini," kata Jokowi dalam acara penyerahan LHP LKPP Tahun 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/7), dikutip dari Harian SIB.

"Sudah sering saya sampaikan bahwa WTP bukan prestasi. Tetap WTP adalah kewajiban kita semua. Kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat. Ini uang negara," lanjut Jokowi.

Jokowi menekankan, penggunaan uang negara yang mengalir di pemerintah pusat hingga daerah pasti akan diaudit. Jokowi meminta pertanggungjawaban harus dilakukan secara baik.

"Kita harus merasa, setiap tahun, ini pasti diaudit. Pasti diperiksa. Jadi sekali lagi, kewajiban menggunakan APBN dan APBN secara baik. Dan juga kewajiban menjalankan APBN dan APBD secara baik. Serta kewajiban mempertanggungjawabkannya secara baik pula," ujarnya.

Lebih lanjut, Jokowi bicara situasi dunia yang saat ini memanas karena kondisi geopolitik. Jokowi menyebut pertumbuhan ekonomi dunia kini melambat.

"Bapak ibu, dalam beberapa tahun ini kita sedang menghadapi dunia yang penuh gejolak. Geopolitik, perang dagang yang semakin memanas, dan juga perubahan iklim yang semakin nyata kita lihat. Pertumbuhan ekonomi global juga melambat, tahun ini diperkirakan hanya 3,2%, dan bahkan krisis ekonomi melanda beberapa kawasan," ujarnya.

Meski begitu, kondisi ekonomi Indonesia kini masih stabil. Begitu juga inflasi yang tetap terjaga di setiap daerah.

"Alhamdulillah ini patut kita syukuri, ekonomi dan politik Indonesia sangat stabil. Ekonomi tetap tumbuh di atas 5%. Kita tahu di kuartal I-2024, tumbuh 5,11%. Inflasi tetap terjaga karena BI dan kementerian dalam negeri setiap hari senin selalu bertemu dengan para kepala daerah untuk menjaga inflasi di setiap daerah dan juga pelaksanaan pemilu yang juga berjalan dengan baik," lanjutnya.

Diganti
Jokowi mengatakan, pemerintah telah melakukan banyak deregulasi dan debirokratisasi untuk mempermudah urusan perizinan. Namun, menurut Jokowi, masih ada aturan yang tak sejalan dengan upaya tersebut ditemukan di lapangan.

"Walaupun kita tahu deregulasi sudah banyak dilakukan, walaupun debirokratisasi juga sudah banyak dilakukan, namun regulasi yang tidak sinkron masih kita temukan. Prosedur birokrasi yang rumit juga masih banyak di dalam praktik di lapangan," kata Jokowi.

"'Izin' diganti 'pertimbangan', 'izin' diganti 'rekomendasi', sama saja, mengurusnya ruwet itu. Baik ini di pusat maupun di daerah. Jangan ada yang tepuk tangan," lanjut Jokowi.