Mahkamah Konstitusi Panggil Panglima TNI di Sidang Uji Materi UU TNI

Jakarta (harianSIB.com)

Mahkamah Konstitusi (MK) memanggil Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk memberikan keterangan dalam perkara uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Hal ini disampaikan Ketua MK Suhartoyo saat mengakhiri sidang uji materi dengan nomor perkara nomor 68, 82, dan 92/PUU-XXIII/2025 yang digelar di ruang sidang pleno MK, Jakarta Pusat, Kamis (9/10/2025), dikutip dari Kompas.com.

"Ada permintaan pihak terkait dari Panglima TNI, oleh karena itu tadi majelis hakim sudah memutuskan untuk menerima keterangannya sebagai pihak terkait pemberi keterangan dan akan dijadwalkan pada sidang yang akan datang mendengar keterangan dari Panglima TNI," kata Suhartoyo.

Dia juga menanyakan apakah para pemohon akan mengajukan ahli atau saksi untuk didengar bersamaan dengan keterangan Panglima TNI.

Baca Juga:

• Lapas Pancurbatu Gelar Razia Gabungan Bersama TNI dan Polri

Pemohon perkara nomor 68 mengatakan akan mengajukan dua ahli dalam sidang berikutnya.

*Diminta hadir pekan depan

Suhartoyo mengatakan Panglima TNI diminta hadir pada Kamis, 23 Oktober 2025, pukul 10.30 WIB untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan perkara tersebut di atas.

"Baik dijadwalkan di hari Kamis, 23 Oktober 2025, pukul 10.30. Agendanya mendengar keterangan pihak terkait TNI, Panglima TNI, dan ahli dari Pemohon 68," tandasnya.

Adapun sidang uji materi UU TNI dengan nomor perkara 68, 82, dan 92/PUU-XXIII/2025 menyoal beberapa pasal yang dinilai bisa berdampak pada penyalahgunaan kekuasaan karena keterlibatan TNI dalam ranah sipil.

Perkara 68 mendalilkan Pasal 47 ayat (2) UU TNI disinyalir dapat berdampak pada penyalahgunaan kekuasaan atas pengangkatan prajurit TNI pada jabatan-jabatan strategis di dalam pemerintahan. Kemudian, perkara 82 menyebut Pasal 7 ayat 2 angka 9 dan angka 15, serta Pasal 47 ayat 1 UU TNI membangkitkan kembali dwi fungsi TNI.

Namun, permohonan ini telah dicabut oleh para prinsipal. Perkara terakhir, nomor 92, mendalilkan Pasal 53 ayat 4 UU TNI berpotensi membuka penyalahgunaan wewenang eksekutif. Sebab, tidak ada mekanisme kontrol atau pengawasan atas keputusan Presiden dalam memperpanjang masa dinas perwira tinggi bintang.

Dengan demikian, norma a quo dinilai melanggar asas due process of law dan transparansi, karena pemberian perpanjangan bersifat sepihak tanpa melibatkan persetujuan legislatif.(*)

Warga Tidak Mampu Kota Medan Diberi Keringanan PBB Sebanyak 40-70 Persen

Wakil Wali Kota: Pemko Tanjungbalai Dukung Program KUR Perumahan Rakyat

PDI Perjuangan Sumut Salurkan Beasiswa Rp247,2 Juta di Kepulauan Nias

Bupati Simalungun Terima Penghargaan TPAKD Award 2025

Gempa Magnitudo 7,6 Guncang Sulut, Warga Panik Berhamburan ke Luar Rumah

Setdakab Tapteng Monitoring Program MBG, Pastikan Sesuai Prosedur