PTUN Kabulkan Gugatan Indobuildco, Batalkan Pengosongan dan Tagihan Royalti Hotel Sultan

Jakarta(harianSIB.com)

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan PT Indobuildco terhadap Menteri Sekretaris Negara (Mensneg) terkait sengketa lahan Hotel Sultan di Kelurahan Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Kuasa Hukum PT Indobuildco, Hamdan Zoelva, menjelaskan, gugatan diajukan karena ditemukan cacat prosedur dan cacat substantif dalam penerbitan sejumlah surat oleh Kementerian Sekretariat Negara terkait pengosongan lahan HGB Nomor 26/Gelora dan HGB Nomor 27/Gelora, serta penagihan royalti.

"Alhamdulillah gugatan kami dikabulkan seluruhnya oleh Pengadilan TUN Jakarta," ujar Hamdan dalam keterangannya, Kamis (4/12), seperti dilansir CNN Indonesia.

Dalam putusannya, majelis hakim membatalkan surat perintah pengosongan lahan kawasan Hotel Sultan dan membatalkan tagihan royalti sebesar US$ 45 juta atas penggunaan lahan HPL sejak 2007 hingga 2023. Putusan tersebut tertuang dalam Perkara Nomor 221/G/2025/PTUN.JKT yang dibacakan melalui e-Court pada Rabu (3/12).

Baca Juga:

• PN Jakpus: Lahan Hotel Sultan Bisa Dieksekusi Meski Ada Banding-Kasasi

Sebelumnya, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menolak gugatan perdata PT Indobuildco terhadap Mensneg terkait kepemilikan lahan Hotel Sultan yang dinyatakan merupakan tanah negara dengan dasar Hak Guna Bangunan (HGB).

Dalam dua perkara, yakni Nomor 208/PDT.G/2025/PN.JKT.PST. dan Nomor 287/PDT.G/2025/PN.JKT.PST., hakim ketua Guse Prayudi menegaskan bahwa negara merupakan pemilik sah lahan dan Hotel Sultan yang berada di dalam kawasan kompleks Gelora Bung Karno (GBK).

"Kesimpulan perkara 208: Pengadilan menyatakan negara, melalui HPL No. 1/Gelora, adalah pemilik sah," ujar Juru Bicara PN Jakarta Pusat, Sunoto, Jumat (28/11).

Majelis hakim juga menyatakan bahwa HGB Hotel Sultan telah hapus demi hukum sejak 2023. PT Indobuildco diwajibkan mengosongkan seluruh kawasan Hotel Sultan, baik tanah maupun bangunan, dengan putusan yang dapat dieksekusi lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad).

Pada Perkara 287, PT Indobuildco juga dihukum membayar royalti penggunaan tanah HPL untuk periode 2007–2023 sebesar US$ 45.356.473 yang akan dikonversi ke rupiah saat pembayaran.

"Gugatan rekonvensi ditolak. PT Indobuildco dihukum membayar biaya perkara Rp530.000," kata Sunoto. (*)

Ada Gugatan PKNU, PTUN Jakarta Putuskan Tunda Pemilihan Wagubsu

Golkar Sumut Versi Bali Sambut Positif Putusan PTUN Jakarta

Sidang Putusan Sengketa Golkar di PTUN Jakarta Dijaga 257 Polisi

Gembong Narkoba Bali Nine Kembali Gugat Penolakan Grasi ke PTUN Jakarta