Ribuan Sertifikat Warga di Tesso Nilo Dibatal­kan, Pemerintah Pastikan Lahan Dikembalikan Jadi Hutan

Sebelumnya diberitakan, pemerintah berencana melakukan mediasi terkait polemik antara warga dan satgas di kawasan Tesso Nilo. Nusron menyebut masyarakat yang tinggal di area konservasi tersebut tidak memiliki izin.

"Masyarakat menduduki dulu itu kan tanpa izin. Kalau kemudian diusir, itu hanya masalah waktu saja," ucapnya di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Rabu (26/11/2025).

Komisi XIII DPR RI menyatakan, sebagian SHM warga dinilai legal karena terbit sebelum kawasan itu ditetapkan sebagai hutan lindung. Namun Nusron menilai penerbitan sertifikat tersebut sarat kelalaian.

"Tidak ada. Yang tahu kan kita. Ada yang ditetapkan, tapi tidak banyak. Lebih banyak sertifikat itu terbit karena kelalaian," ungkapnya.

Saat ini, dari total 1.800 sertifikat yang ada di kawasan TNTN, sebanyak 1.040 SHM telah dibatalkan. Nusron memilih enggan menjawab ketika ditanya siapa pihak yang paling bertanggung jawab atas konflik pertanahan tersebut.

"Saya tidak mau menyebut kelalaian siapa, tapi yang jelas ada yang salah," ujarnya.

Gugatan Terhadap Penerbitan SHM Tanah di Desa Silalahi Ditolak Hakim

Terbitkan SHM di Tesso Nilo, Mantan Kepala BPN Kampar Jadi Tersangka

Ketua Pengadilan Tiares Sirait SHMH Minta Pemkab Simalungun Surati MA

Pemohon SHM Prona di Agara 4.000 Orang Lebih

12 Tahun Warga Trans SP 2 Singkuang I Madina Belum Miliki SHM

Tiares Sirait SHMH Ketua Pengadilan Negeri Simalungun yang Baru