Pidana Kerja Sosial Mulai Berlaku Januari 2026

Jakarta(harianSIB.com)

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto memastikan sanksi pidana kerja sosial mulai diterapkan setelah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) resmi berlaku pada Januari 2026.

"Tahun depan (berlaku pidana kerja sosial). Nanti kita tunggu berlakunya KUHP baru, 2 Januari," ujar Agus Andrianto kepada wartawan, Senin (29/12/2025).

Agus menyampaikan, seluruh Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) dan Kepala Rumah Tahanan (Karutan) telah meneken kerja sama dengan pemerintah daerah masing-masing terkait penerapan sanksi pidana kerja sosial tersebut.

Menurutnya, lokasi serta jenis pekerjaan kerja sosial nantinya ditentukan oleh pemerintah daerah setempat berdasarkan hasil koordinasi yang telah dilakukan.

Baca Juga:

• Rotasi Kejaksaan, 43 Kajari Berganti Termasuk Medan

"Hasil koordinasi para Kalapas, Karutan dengan pemerintah daerah ini sudah membuat beberapa alternatif tempat dan jenis pekerjaan yang dikerjakan," tuturnya.

Pidana kerja sosial merupakan salah satu bentuk sanksi yang diatur dalam Pasal 65 huruf e KUHP yang disahkan pada 2 Januari 2023 dan dijadwalkan mulai berlaku efektif pada 2 Januari 2026.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung juga telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat untuk mempersiapkan penerapan pidana kerja sosial bagi perkara dengan ancaman hukuman kurang dari lima tahun penjara. Langkah ini diharapkan menjadi alternatif pemidanaan yang lebih edukatif dan berdampak langsung bagi masyarakat.(**)

#2019PrabowoPresiden Resmi Terdaftar di Kemenkumham

DPRDSU: Kemenkumham Harus Segera Revitalisasi Lapas dan Rutan,

Praktisi Hukum Minta Kakanwil Kemenkumham Sumut Turun Tangan

Mengenal Kampung Naga di Jawa Barat

Pemkab Jawa Barat Bantah SBY Soal Penggeledahan Rumah Dinas Deddy Mizwar

Seluruh Unit Usaha AGN Hemat 75 Ribu KWh Listrik dan Perbaiki Lingkungan di Jawa Barat