Gaslighting: Ketika Kebenaran Dibuat Terasa Salah
(harianSIB.com)Perkembangan media sosial dan dinamika politik belakangan ini membuat masyarakat semakin sulit membedakan mana fakta dan mana
Jakarta(harianSIB.com)
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan mencabut izin praktik konsultan pajak yang terlibat dalam kasus suap di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara yang dibongkar Komisi Pemberantasan Korupsi melalui operasi tangkap tangan (OTT).
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli, mengatakan pencabutan izin merupakan bentuk dukungan DJP terhadap penegakan hukum dan kode etik profesi konsultan pajak.
"Terhadap pihak eksternal yang berstatus sebagai konsultan pajak, DJP mendukung penegakan kode etik profesi dan penindakan administratif berupa pencabutan izin praktik konsultan pajak," ujar Rosmauli kepada wartawan, Minggu (11/1/2026).
Selain pihak eksternal, DJP juga menjatuhkan sanksi kepada tiga pegawai KPP Madya Jakarta Utara yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK. Ketiganya dikenai sanksi pemberhentian sementara.
Baca Juga:"Terhadap pegawai DJP yang ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan, DJP menerapkan pemberhentian sementara sesuai Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2023," kata Rosmauli.
Rosmauli menegaskan DJP terus berkoordinasi dengan KPK untuk mengusut tuntas kasus tersebut dan akan menjatuhkan sanksi maksimal apabila para pegawai terbukti bersalah.
"DJP memandang peristiwa ini sebagai pelanggaran serius terhadap integritas dan tidak akan menoleransi korupsi, suap, gratifikasi, pemerasan, maupun penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk apa pun," ujarnya.
DJP juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat serta memastikan pelayanan perpajakan tetap berjalan. Ia mengajak seluruh pegawai DJP menjadikan kasus ini sebagai momentum memperkuat integritas dan akuntabilitas institusi.
Kasus ini bermula saat tim pemeriksa KPP Madya Jakarta Utara menemukan potensi kekurangan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh PT Wanatiara Persada. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan potensi kurang bayar pajak sekitar Rp75 miliar.
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut adanya modus pembayaran pajak secara "all in" untuk mengakali kewajiban pajak tersebut.
"Dari hasil pemeriksaan terdapat temuan potensi kurang bayar sekitar Rp75 miliar," kata Asep, Minggu (11/1/2026).
Dalam perkembangannya, Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara, Agus Syaifudin, diduga meminta pembayaran 'all in' sebesar Rp23 miliar. Namun, PT WP hanya menyanggupi Rp4 miliar. Setelah uang suap tersebut diberikan, kekurangan pajak Rp75 miliar dipangkas menjadi sekitar Rp15,7 miliar.
KPK kemudian melakukan OTT saat pembagian uang suap dan menetapkan lima orang tersangka, terdiri dari tiga penerima dan dua pemberi suap. (88)
(harianSIB.com)Perkembangan media sosial dan dinamika politik belakangan ini membuat masyarakat semakin sulit membedakan mana fakta dan mana
Medan(harianSIB.com)Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU) mendesak Wali Kota Medan segera memerintahkan pembongka
Labuhanbatu(harianSIB.com)Tim Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Labuhanbatu menangkap NS (32), warga Jalan Ahmad Doyan Lingkunga
Medan(harianSIB.com)Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan di Sipiongot, bukan se
Pematangsiantar(harianSIB.com)Kapolres Pematangsiantar AKBP Sah Udur T.M. Sitinjak, menghadiri kegiatan peletakan batu pertama dan penggalan
Toba(harianSIB.com)Polsek Balige tangkap pelaku utama dan penadah pencurian sepeda motor yang hilang dari Sesa Meat Kecamatan Tampahan Kabup
Medan(harianSIB.com)Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara (BNNP Sumut) bergerak cepat menindaklanjuti informasi yang viral di med
Medan(harianSIB.com)Wakil Ketua DPRD Sumut Ricky Anthony melalui kuasa hukumnya Pengadilan Sembiring SH resmi melaporkan pemilik akun medi
Batubara(harianSIB.com)Kepala Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku Hamdi Hasibuan menegaskan bahwa tuduhan adanya jaringan peredaran narkoba yang di
Medan(harianSIB.com)Wakil Ketua DPRD Sumut H Ihwan Ritonga SE MM mendesak Polres Labuhanbatu untuk segera bertindak tegas dengan membongkar
Paluta(harianSIB.com)Pengerjaan perbaikan ruas jalan HutaimbaruSipiongot di Kabupaten Padanglawas Utara (Paluta) yang dilakukan Pemerintah
Pematangsiantar(harianSIB.com)Dalam rangka menyambut dan memeriahkan Reuni Akbar Lintas Angkatan Tahun 2026, Alumni SMP Cinta Rakyat 1 Jalan