Menyemai Harapan Hijau dari Medan: Saat Inklusivitas dan Pendidikan Lingkungan Menjawab Krisis Iklim
Medan(harianSIB.com)Riuh rendah suara anakanak muda memenuhi salah satu sudut SMA Swasta Dr. Wahidin Sudirohusodo Medan, Jumat (29/5/2026).
Jakarta(harianSIB.com)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim bersama tujuh pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi dalam pengurusan dokumen keimigrasian.
Penahanan dilakukan pada Kamis (4/6/2026) usai kedelapan tersangka menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Mereka akan menjalani masa penahanan awal selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan.
Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pasal yang disangkakan kepada Silmy dan 7 tersangka lainnya yaitu, Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 Juncto Pasal 20 huruf c KUHP.
"Pasal yang digunakan yaitu Pasal 12e terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian dan juga dilapis Pasal 12B atau penerimaan lainnya atau gratifikasi," ujarnya, melansir Kompas.com.
Baca Juga:Selain Silmy Karim, tujuh tersangka lainnya yakni mantan Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Imigrasi periode 2024-2025 Saffar Muhammad Godam, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Barat Jaya Saputra, Kasubdit Alih Status Izin Tinggal Tessar Bayu Setyaji, Kasubdit Direktorat Izin Tinggal Bagus Bramantyo, Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat Ronald Arman Abdullah, Ketua Tim Alih Status ITAS Juniadi Sri Priambudi, serta staf Subdit Izin Tinggal Gusti Benardiansyah.
Sebelum ditahan, Silmy Karim terlihat keluar dari ruang pemeriksaan mengenakan rompi tahanan KPK dengan tangan diborgol. Ia memilih diam dan langsung menuju mobil tahanan tanpa memberikan keterangan kepada wartawan. Tujuh tersangka lainnya kemudian menyusul keluar dari ruang pemeriksaan dan dibawa menuju rumah tahanan KPK.
Kasus ini merupakan hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK di lingkungan Kantor Imigrasi Jakarta Barat sejak Selasa (2/6/2026) malam. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 17 orang yang terdiri atas delapan penyelenggara negara dan aparatur sipil negara serta sembilan pihak swasta.
Menurut KPK, OTT tersebut berkaitan dengan dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan izin tenaga kerja asing (TKA). Selain mengamankan sejumlah pihak, penyidik juga menyita barang bukti berupa tujuh unit mobil, 15 sepeda motor, 11 sepeda, serta logam mulia berupa emas dengan berat mencapai ratusan gram.
KPK menyatakan penyidikan akan terus dikembangkan untuk menelusuri aliran dana dan kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut. Kasus yang menyeret seorang wakil menteri aktif dan sejumlah pejabat tinggi imigrasi ini menjadi salah satu operasi penindakan terbesar KPK sepanjang 2026.(*)
Medan(harianSIB.com)Riuh rendah suara anakanak muda memenuhi salah satu sudut SMA Swasta Dr. Wahidin Sudirohusodo Medan, Jumat (29/5/2026).
Gunungmelayu(harianSIB.com)Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura) dari Partai Golongan Karya (G
Sidikalang(harianSIB.com)Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Dairi, kembali memajang papan bunga milik warga yang berisi penolak
Medan(harianSIB.com)Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) masih mempelajari putusan majelis hakim yang me
Medan(harianSIB.com)Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan putusan bebas terhadap
Medan(harianSIB.com)Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis bebas terhadap empat terdakwa dalam perk
Medan(harianSIB.com)Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution meminta dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumut untuk mempercepat pelaks
Lubukpakam(harianSIB.com)Pemerintah Kabupaten Deliserdang terus memperkuat sinergi dengan instansi vertikal melalui pengembangan kawasan per
Jakarta(harianSIB.com)Anggota Komite I DPD RI, Pdt Penrad Siagian mendesak pemerintah dan DPR segera merevisi UndangUndang Nomor 20 Tahun 2
Medan(harianSIB.com)Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus memperkuat pembinaan atlet disabilitas sekaligus membuka peluang menjadi tuan r
Jakarta(harianSIB.com)Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim
Sibolga(harianSIB.com)Pemerintah Kota (Pemko) Sibolga melalui Wali Kota Sibolga, Akhmad Syukri Nazry Penarik, bersama Wakil Wali Kota Sibolg