DPR Soroti Pengadaan Gembok di Lingkungan Ditjenpas Kemenimipas yang Capai Sekitar Rp 92,5 M dalam Kurun 2 Tahun

"Karena harganya jauh di atas harga gembok yang umum beredar di pasaran," ucap Pangeran. Atas temuan tersebut, Pangeran meminta dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh untuk memastikan akuntabilitas proses pengadaan. "Jika terbukti ada dugaan harga tidak wajar atau markup, Komisi XIII DPR akan mendorong pemeriksaan prosedural untuk memastikan fakta berdasarkan data," tegasnya.

Pangeran juga meminta Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membuka dokumen pengadaan dan kontrak, agar proses audit dapat dilakukan secara cepat dan transparan. Sebagai langkah awal, dia mengusulkan agar pengadaan gembok serupa untuk ke depannya ditunda, hingga audit awal selesai dilakukan dan hasilnya diumumkan kepada publik. "Sebagai langkah awal, saya meminta penundaan pelaksanaan pengadaan serupa sampai audit awal selesai dan hasilnya dipublikasikan," kata Pangeran mengusulkan. Pangeran menegaskan, apabila audit menemukan pelanggaran tata kelola maupun indikasi tindak pidana korupsi, Komisi XIII DPR akan menindaklanjutinya sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Di sisi lain, ia mengingatkan agar anggaran pemasyarakatan lebih diprioritaskan untuk menyelesaikan persoalan mendasar, terutama mengatasi kelebihan kapasitas lapas. "Anggaran harus diprioritaskan pada langkah struktural alternatif pemidanaan, pembebasan bersyarat dan reintegrasi sosial, pengawasan elektronik, serta percepatan proses peradilan yang efektif mengurangi overkapasitas dan kebutuhan belanja tidak efisien di masa depan," pungkasnya.(*)

Konflik di Darma Agung, Kelas Digembok hingga Kuitansi Pembayaran Uang Kuliah Dianggap Tidak Sah

Lapas Pancurbatu Lakukan Perawatan Gembok untuk Deteksi Dini Keamanan

Polisi Boyong Pencuri Uang Kotak Infaq Mesjid Al Ikhlas Medan Labuhan

Kedutaan Myanmar di Inggris Digembok, Dubes Tak Bisa Masuk

Toilet di Lapangan Srimersing Tebingtinggi  Tergembok

Sudung Situmorang Monitoring Penanganan Kasus Korupsi di Sumut