DPR Soroti Pengadaan Gembok di Lingkungan Ditjenpas Kemenimipas yang Capai Sekitar Rp 92,5 M dalam Kurun 2 Tahun

Jakarta (harianSIB.com)

Panitia Kerja (Panja) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Komisi XIII DPR menyoroti pengadaan gembok di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) yang nilainya mencapai sekitar Rp 92,5 miliar dalam kurun dua tahun. Anggota Komisi XIII DPR RI Pangeran Khairul Saleh meminta agar pengadaan tersebut diaudit karena harga satuan gembok dinilai tidak wajar, bahkan mendekati Rp 1 juta per unit.

"Sehubungan dengan pemberitaan mengenai pengadaan gembok di lingkungan Ditjen Pemasyarakatan, kami Komisi XIII DPR RI menegaskan komitmen terhadap pengawasan yang transparan dan akuntabel," ujar Pangeran dalam keterangan resminya, Jumat (3/7/2026) yang dilansir oleh Kompas.com.

Pangeran memaparkan, berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan e-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Ditjenpas mengalokasikan sekitar Rp 35,8 miliar pada tahun anggaran 2024 untuk pengadaan 46.000 unit gembok.

Pengadaan tersebut dilakukan dalam dua tahap, yakni senilai Rp 15,6 miliar pada Januari 2024 dan Rp 20,28 miliar pada September 2024. Selanjutnya, pada tahun anggaran 2025, Ditjenpas kembali menganggarkan sekitar Rp 56,7 miliar untuk pembelian 60.000 unit gembok yang direalisasikan pada Maret 2025.

Baca Juga:

• TNI Hormati Proses Hukum Dugaan Korupsi MBG yang Libatkan Kolonel Budi Utomo

Dengan demikian, total anggaran pengadaan gembok selama dua tahun mencapai sekitar Rp 92,5 miliar. "Jika dikalkulasikan, harga satuan gembok meningkat dari rata-rata Rp 778.000 pada tahun 2024 menjadi Rp 945.000 per unit pada tahun 2025, sebuah angka yang memicu tanda tanya besar di masyarakat," jelas Pangeran.

Dia mengatakan, publik wajar mempertanyakan besarnya anggaran pengadaan gembok tersebut. Sebab, harga rata-rata gembok itu jauh di atas harga yang umum beredar di pasaran.

"Karena harganya jauh di atas harga gembok yang umum beredar di pasaran," ucap Pangeran. Atas temuan tersebut, Pangeran meminta dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh untuk memastikan akuntabilitas proses pengadaan. "Jika terbukti ada dugaan harga tidak wajar atau markup, Komisi XIII DPR akan mendorong pemeriksaan prosedural untuk memastikan fakta berdasarkan data," tegasnya.

Pangeran juga meminta Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membuka dokumen pengadaan dan kontrak, agar proses audit dapat dilakukan secara cepat dan transparan. Sebagai langkah awal, dia mengusulkan agar pengadaan gembok serupa untuk ke depannya ditunda, hingga audit awal selesai dilakukan dan hasilnya diumumkan kepada publik. "Sebagai langkah awal, saya meminta penundaan pelaksanaan pengadaan serupa sampai audit awal selesai dan hasilnya dipublikasikan," kata Pangeran mengusulkan. Pangeran menegaskan, apabila audit menemukan pelanggaran tata kelola maupun indikasi tindak pidana korupsi, Komisi XIII DPR akan menindaklanjutinya sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Di sisi lain, ia mengingatkan agar anggaran pemasyarakatan lebih diprioritaskan untuk menyelesaikan persoalan mendasar, terutama mengatasi kelebihan kapasitas lapas. "Anggaran harus diprioritaskan pada langkah struktural alternatif pemidanaan, pembebasan bersyarat dan reintegrasi sosial, pengawasan elektronik, serta percepatan proses peradilan yang efektif mengurangi overkapasitas dan kebutuhan belanja tidak efisien di masa depan," pungkasnya.(*)

Konflik di Darma Agung, Kelas Digembok hingga Kuitansi Pembayaran Uang Kuliah Dianggap Tidak Sah

Lapas Pancurbatu Lakukan Perawatan Gembok untuk Deteksi Dini Keamanan

Polisi Boyong Pencuri Uang Kotak Infaq Mesjid Al Ikhlas Medan Labuhan

Kedutaan Myanmar di Inggris Digembok, Dubes Tak Bisa Masuk

Toilet di Lapangan Srimersing Tebingtinggi  Tergembok

Sudung Situmorang Monitoring Penanganan Kasus Korupsi di Sumut