Soroti Paradoks Pertumbuhan dan Defisit Kepercayaan, IKA USU Jakarta Gelar Diskusi Ekonomi

Jakarta(harianSIB.com)

Ikatan Alumni Universitas Sumatera Utara (IKA USU) Wilayah Jakarta menyelenggarakan forum diskusi Ngobras (Ngobrol Santai) di Restoran Andaliman, Jakarta Escape, Bekasi, beberapa waktu lalu.

Forum yang dihadiri alumni USU se-Jabodetabek dari berbagai lintas profesi ini bertujuan untuk membedah tantangan dan peluang ekonomi Indonesia di tengah tekanan global yang masih bergejolak.

Guna mendalami isu tersebut secara komprehensif, forum ini menghadirkan Guru Besar Manajemen Universitas Indonesia, Prof. Dr. Rhenald Kasali, sebagai narasumber utama.

Kondisi makro ekonomi Indonesia saat ini tengah menunjukkan sinyal krusial yang memerlukan pencermatan kritis. Tercatat, PDB Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 5,61% secara tahunan pada kuartal pertama 2026.

Baca Juga:

• IHSG Anjlok 3,05 Persen, Rupiah Melemah ke Rp17.875 per Dolar AS

Namun, di balik capaian positif tersebut, terjadi paradoks penyusutan kelas menengah dari 57,3 juta jiwa pada tahun 2019 menjadi hampir 48 juta jiwa pada tahun 2024, yang berarti terjadi penurunan lebih dari 9 juta orang dalam kurun waktu lima tahun.

Ketua IKA USU Wilayah Jakarta, Martogi Siahaan, memberikan kritik tajam terkait fenomena ini. "Persoalannya bukan hanya berapa persen pertumbuhan kita, tetapi pertumbuhan itu untuk siapa dan fondasinya seberapa kuat. Ketika yang mendorong PDB adalah belanja pemerintah, bukan investasi produktif swasta, kita perlu bertanya apakah ini pertumbuhan yang berkelanjutan?" tegas Martogi dalam keterangan persnya kepada harianSIB.com, Sabtu (4/7/2026).

Tekanan ekonomi ini semakin diperberat dengan langkah Bank Indonesia yang menetapkan BI Rate di angka 5,75% untuk menopang nilai tukar rupiah. Di level internasional, persepsi risiko pasar terhadap Indonesia juga meningkat, tercermin dari naiknya Credit Default Swap (CDS) dari kisaran 60 basis poin menjadi 89 basis poin.

Forum menyimpulkan akar permasalahan ekonomi nasional saat ini bukan sekadar faktor eksternal, melainkan tingginya defisit kepercayaan institusional (distrust society). Defisit kepercayaan ini bertransformasi menjadi biaya tersembunyi yang mendongkrak ongkos transaksi, menggerus kepastian hukum dan menghambat investasi produktif.

Terkait rentannya kondisi saat ini, Prof Rhenald Kasali mengingatkan pentingnya sikap antisipatif.

"Kita hidup di zaman di mana butterfly effect bukan metafora, ia adalah mekanisme. Satu kepakan sayap di satu sudut dunia bisa memicu badai di tempat yang tidak pernah kita bayangkan. Indonesia perlu membangun kapasitas membaca sinyal lebih awal, bukan bereaksi setelah dampaknya sudah terasa," papar Prof Rhenald.

Diskusi juga menyoroti urgensi bonus demografi periode 2025–2035. Ekonom Senior sekaligus Mantan Menteri, Prof. Dr. Bomer Pasaribu, menegaskan bonus demografi bukan anugerah yang datang dengan sendirinya. Peluang ini baru bisa terwujud jika didukung oleh pendidikan, pekerjaan produktif dan keadilan distribusi; tanpa ketiga hal tersebut, bonus demografi justru akan berubah menjadi beban bagi negara.

Selain itu, transformasi digital dan kehadiran Kecerdasan Buatan (AI) dilihat sebagai peluang nyata, bukan sekadar wacana. Konsultan dan pensiunan Bank Indonesia, Herbert Sitorus, menyebut AI sebagai sebuah amplifier (penguat).

"Pekerjaan yang dulu memakan waktu tiga bulan kini bisa selesai dalam satu hari. AI adalah amplifier yang memperbesar kapasitas mereka yang mau belajar dan beradaptasi," terangnya.

Selain pemaparan dari narasumber utama, sejumlah alumni berpengalaman turut memperkaya diskusi dengan memberikan tinjauan dan perspektif lapangan secara langsung.

Di antaranya, Vickner Sinaga, Bupati Dairi, mengangkat isu mengenai paradoks otonomi daerah dan kesenjangan infrastruktur fisik di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Ia menekankan hal tersebut merupakan prasyarat mutlak yang belum terpenuhi untuk menjalankan transformasi digital secara merata.

Juga, Parlindungan Purba, Eks Senator Sumut, mengajukan Korea Selatan sebagai cermin, bukan untuk diimitasi sepenuhnya, dengan menyoroti pentingnya karakter pali-pali (kecepatan eksekusi) sebagai sebuah faktor kultural yang mampu mengakselerasi pembangunan secara signifikan.

Sebagai wujud komitmen IKA USU Wilayah Jakarta dalam menjadikan forum Ngobras sebagai wadah advokasi kebijakan publik berbasis bukti, forum ini menghasilkan tiga rekomendasi prioritas untuk pemerintah: Pertama, melakukan penguatan sistem meritokrasi dan kepastian hukum sebagai fondasi untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat dan investor.

Kedua, mempercepat pemerataan infrastruktur, baik secara fisik maupun digital, hingga menyentuh wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar).

Ketiga, mengoptimalkan pemanfaatan bonus demografi melalui penyaluran investasi yang difokuskan pada pendidikan vokasi dan pembangunan ekosistem kewirausahaan yang berbasis teknologi.(*)

Klub Sepakbola Chelsea Pakai Kecerdasan Buatan

Ketua PWI Sumut Hermansyah : Sawit Salah Satu Penyelamat Ekonomi Indonesia Saat Krisis

Gerakkan Ekonomi Kreatif Dorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Lebih Cepat

Menaker Hanif Sebut Bonus Demografi RI Bisa Jadi Kekuatan Ekonomi

Faisal Basri: Ekonomi Indonesia Tidak Dikuasai Asing

Bank Dunia Sebut Ketahanan Ekonomi Indonesia Masih Kuat