Kejagung Setop Pengumpulan Data Program MBG di Daerah, Hasil Tetap Didalami

Denpasar(harianSIB.com)

Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menghentikan seluruh kegiatan pengumpulan data dan keterangan terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sebelumnya dilakukan oleh jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) di seluruh Indonesia. Meski demikian, data yang telah terkumpul dipastikan tetap akan menjadi bahan pendalaman dalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola program tersebut.

Penghentian itu tertuang dalam Surat Nomor B-3256/F.2/Fd.2/07/2026 yang diterbitkan pada Jumat (10/7/2026) dan ditandatangani Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna membenarkan adanya surat tersebut. Menurutnya, keputusan itu diambil karena masa pengumpulan data yang sebelumnya telah ditetapkan sudah berakhir.

"Benar, surat itu dikeluarkan karena batas waktu pengumpulan data-data sudah selesai dan surat itu dikeluarkan supaya tidak disalahgunakan dalam pelaksanaannya," ujar Anang kepada wartawan, Senin (13/7/2026), sebagaimana dilansir Detikcom.

Baca Juga:

• Kapolri Tegaskan Polri-Kejaksaan Tetap Solid, Sapa Jaksa Agung sebagai "Kakak Asuh"

Anang menegaskan, penghentian kegiatan tersebut bukan berarti hasil yang telah diperoleh akan diabaikan. Seluruh data yang sudah dihimpun tetap akan dianalisis sebagai bagian dari proses penyidikan yang sedang berjalan.

"Data-data yang sudah terkumpul akan didalami, khususnya yang berkaitan dengan perbuatan para tersangka yang sudah disidik Kejaksaan Agung," katanya.

Keputusan menghentikan pengumpulan data itu merupakan hasil evaluasi atas instruksi sebelumnya yang diterbitkan pada 15 Juni 2026. Saat itu, seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi diminta melakukan inventarisasi berbagai persoalan dalam pelaksanaan Program MBG yang diselenggarakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Instruksi tersebut juga merupakan tindak lanjut dari disposisi Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dalam surat terbaru, seluruh Kejati diminta menghentikan seluruh aktivitas pengumpulan data dan keterangan terkait Program MBG di wilayah hukum masing-masing guna menghindari potensi penyalahgunaan wewenang di lapangan. (*)

Habiburokhman Jelaskan soal Penyerahan Kasus Febrie ke Kejagung

Febrie Adriansyah Belum Ditahan Meski Sudah Jadi Tersangka Tiga Kasus Korupsi

Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah Mundur

Kejagung Temukan Dugaan Keterlibatan Oknum TNI Aktif di Kasus Korupsi MBG

Kejagung Tolak Permohonan Justice Collaborator Sony di Kasus BGN

Kajari Sergai dan Kasi Pidsus Diamankan Kejagung