Ironis ! 81 Tahun Indonesia Merdeka, Pulau-Pulau Batu Nias Selatan Masih Gelap Gulita

Karena itu, Penrad menegaskan RUU Daerah Kepulauan harus memiliki karakter lex specialis, yakni aturan khusus yang mampu mengatasi hambatan regulasi umum dan memberikan perlakuan sesuai karakteristik wilayah kepulauan.

Ia menilai kekhususan tersebut harus benar-benar terlihat dalam kebijakan, pendanaan, pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya.

Artinya hambatan-hambatan peraturan lain seharusnya akan mengikuti keberadaan lex specialis ini.

Penrad mengapresiasi Kementerian ESDM yang mulai memasukkan konsep Dana Khusus Kepulauan (DKK) dalam pembahasan RUU tersebut. Apalagi DKK merupakan instrumen penting untuk membiayai pembangunan di wilayah kepulauan yang memiliki tingkat kemahalan jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah daratan, sebab tanpa skema pendanaan khusus, dikuatirkan kesenjangan pembangunan akan terus berulang.

Di sisi lain, Penrad mengingatkan agar RUU Daerah Kepulauan tidak justru menjadi pintu masuk untuk menarik kembali kewenangan pengelolaan sumber daya energi dari daerah kepada pemerintah pusat. Keterbatasan fiskal, sumber daya manusia dan kemampuan daerah harus diperkuat melalui dukungan pemerintah, bukan dijadikan alasan untuk melakukan sentralisasi kewenangan.

Ia menegaskan kekayaan sumber daya alam dan energi yang berada di daerah kepulauan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat, sebab banyak sumber energi terbarukan maupun energi fosil di republik ini berada di daerah 3T. Tetapi kekayaan sumber daya alam itu tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakatnya. Sumber daya alam kaya, tetapi masyarakatnya masih miskin," katanya.

Sudung Situmorang Monitoring Penanganan Kasus Korupsi di Sumut

REI Sumut Siap Bangun 1.067 Rumah Polri

DPRDSU: Kemandirian APBD Sumut Membaik

Polda Sumut Panggil Pria Berinisial FD Terkait Dugaan Suap Bupati Remigo Berutu

IMI Sumut Optimis Reli Internasional Hadir

5 Karateka Shindoka Sumut Dipanggil Ikuti Kejuaraan APSKF