1.600 Pekerja PLN Suarakan Kedaulatan Energi, Desak Evaluasi RUPTL 2025-2034

Jakarta(harianSIB.com)

Sekitar 1.600 pekerja kelistrikan dari Sabang sampai Merauke menggelar Rapat Akbar Serikat Pekerja PT PLN (Persero) di Plaza Terbuka Kantor Pusat PLN, Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Dalam aksi tersebut, para pekerja mendesak evaluasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 demi memperkuat peran PLN dalam menjaga kedaulatan energi nasional.

Rapat akbar yang digelar bertepatan dengan peringatan Hari Listrik Nasional (HLN) ke-81 itu mengusung tema "Penguatan Peran PLN sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan Terintegrasi Sesuai Amanah Konstitusi demi Kedaulatan Energi Nasional".

Ketua Umum Serikat Pekerja PLN (SP PLN), M Abrar Ali dalam orasinya menegaskan bahwa sektor ketenagalistrikan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dikelola negara melalui PLN secara terintegrasi, mulai dari pembangkitan hingga pelayanan kepada pelanggan.

Ia meminta pemerintah mengevaluasi RUPTL 2025-2034 agar memberikan ruang lebih besar bagi PLN dalam mengelola pembangkitan listrik.

"RUPTL tahun 2025-2034 harus dievaluasi untuk memberikan peran yang sangat strategis kepada PLN sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39 Tahun 2023, di mana ketenagalistrikan itu harus terintegrasi dari pembangkit sampai ke ritel," tegas Abrar.

Selain itu, SP PLN menyoroti keterlibatan produsen listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP), terutama di tengah kondisi kelebihan pasokan listrik (oversupply).

Menurut Abrar, skema pembayaran take or pay dalam kontrak pembelian listrik perlu dievaluasi karena berpotensi membebani keuangan PLN ketika pasokan listrik melebihi kebutuhan.

"Di tengah oversupply, RUPTL 2025-2034 itu harus dievaluasi ulang sehingga porsi pembangkit itu harus dikelola oleh PLN kembali. Kami sangat berharap evaluasi terhadap IPP, khususnya secara kontraktual pembayarannya, take or pay itu menjadi take and pay, sehingga Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman PJBTL juga harus dievaluasi," ujarnya.

Abrar juga meminta evaluasi terhadap penggunaan denominasi dolar Amerika Serikat dalam transaksi listrik swasta yang dinilainya berdampak terhadap keuangan PLN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ia turut mengingatkan agar ketentuan power wheeling tidak kembali dimasukkan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT). "Kami berharap power wheeling tetap pada DIM semula, yaitu tidak ada," katanya.

Di hadapan ribuan pekerja, Abrar kemudian menyerukan solidaritas agar para anggota SP PLN tetap bersatu memperjuangkan kepentingan pekerja dan kedaulatan perusahaan. Seruan untuk kembali datang ke Jakarta dengan jumlah lebih besar apabila diperlukan langsung disambut teriakan "Siap!" dari para peserta.

Sementara itu, Direktur Utama PT PLN (Persero), Suroso Isnandar, yang hadir dalam kegiatan tersebut menyatakan manajemen terbuka untuk mendengarkan dan menindaklanjuti aspirasi pekerja.

Suroso mengatakan dirinya memahami kondisi pekerja karena telah berkarier selama 32 tahun di PLN, termasuk menjalani pekerjaan lapangan.

"Saya juga bagian dari rekan-rekan semuanya. Karier saya dari panjat-panjat tiang. Sampai saat ini, saya 32 tahun di PLN. Artinya, saya sangat mengerti apa yang dirasakan. Ruang dialog akan kita buka seluas-luasnya," ujar Suroso.

Ia meminta seluruh aspirasi yang disampaikan pekerja dicatat untuk dibahas lebih lanjut bersama manajemen.

Suroso juga menyoroti kesejahteraan pegawai dan pensiunan, termasuk peningkatan fasilitas kesehatan, penyesuaian fasilitas tenaga kerja (FTK), serta perbaikan sistem remunerasi.

Menurutnya, peningkatan kesejahteraan harus berjalan beriringan dengan upaya meningkatkan pendapatan perusahaan.

"Mari sama-sama kita pikirkan cara untuk membuat kesejahteraan pensiunan lebih baik. Bagaimana nggak tekor? Ya kita tingkatkan revenue-nya. Saya juga secara umum ingin remunerasi menjadi lebih baik. Pada intinya, mari sama-sama kita perbaiki PLN menjadi lebih baik. SP dan manajemen PLN bahu-membahu, bersama-sama kita bangun," ungkapnya.

Selain kesejahteraan, Suroso merespons aspirasi mengenai keandalan operasional dan penanganan gangguan listrik di daerah terpencil, termasuk Serui dan Kepulauan Riau.

Ia menekankan pentingnya kecepatan petugas dalam menangani kondisi darurat agar masyarakat di wilayah terpencil tetap mendapatkan layanan listrik yang andal.

Dalam kegiatan tersebut, Abrar Ali bersama Direktur Legal dan Human Capital PLN, Nurlely Aman, juga menandatangani Turunan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tentang Penghargaan Direksi dan Talenta. Penandatanganan itu disaksikan Direktur Utama PLN.

Rapat akbar turut diisi penyerahan buku Kedaulatan Negara di Tengah Paradoks Pengelolaan Ketenagalistrikan Nasional karya Abrar Ali bersama Kuasa Hukum SP PLN, Redyanto Sidi, kepada jajaran direksi dan komisaris PLN.

Melalui kegiatan ini, SP PLN dan manajemen berharap dialog serta kolaborasi dapat terus diperkuat untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, menjaga keandalan pasokan listrik, dan memperkokoh peran PLN dalam mewujudkan kedaulatan energi nasional. (*)