WNA China Gasak 774 Kg Emas RI, Kerugian Capai Rp 1,02 Triliun

Sebelumnya, Direktur Teknik dan Lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM Sunindyo Suryo Herdadi mengungkapkan kronologi dan modus yang digunakan oleh pelaku dalam menjalankan aksinya. Adapun pelaku memanfaatkan lubang tambang atau tunnel pada wilayah tambang yang berizin, yang seharusnya dilakukan pemeliharaan namun justru dimanfaatkan untuk penambangan secara ilegal.

"Hasil kejahatan tersebut ya dilakukan pemurnian dan kemudian dibawa keluar dari terowongan tersebut dan kemudian dijual dalam bentuk ore (bijih) atau bullion emas," ujar Sunindyo dalam sebuah konferensi pers beberapa waktu lalu.

Dengan temuan penambangan ilegal tersebut, Sunindyo mengungkapkan bahwa tersangka dinyatakan melakukan penambangan tanpa izin.

Baca Juga:

• Kadis Kominfo Kalbar Resmi Ditahan Kejaksaan Negeri Pontianak
• Inalum Terima Perdana 21.000 Ton Alumina dari Kalbar, Tonggak Baru Menuju Swasembada Aluminium

"Sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 dengan ancaman hukuman kurungan selama 5 tahun dan denda maksimal Rp 100 miliar dan perkara ini juga sedang dikembangkan menjadi perkara pidana dalam undang-undang selain Undang-undang Minerba," ungkapnya.

Dia juga memerinci peralatan yang ditemukan pada penambangan ilegal tersebut di antaranya seperti alat ketok atau labelling, saringan emas, cetakan emas, dan induction smelting.

Baca Juga:

• KPK Lakukan Penggeledahan di Sejumlah Lokasi di Kalimantan Barat
• Kejari Batubara Terima Titipan Rp 500 Juta dari Kasus Korupsi Pengadaan Software

Tidak hanya itu, ditemukan pula alat berat seperti lower loader dan dump truck listrik. "Setelah dilakukan pengukuran oleh surveyor yang kompeten ditemukan kemajuan lubang tambang dengan total panjang 1.648,3 meter dengan volume 4.467,2 meter kubik," tambahnya.

Sunindyo menyebut saat ini penyelidikan masih memperhitungkan berapa potensi kerugian negara dari kegiatan penambangan ilegal tersebut. "Kerugian negara akibat kegiatan tambang ilegal ini masih dalam perhitungan dari lembaga terkait yang memiliki kompetensi untuk menghitung kerugian negara," tegasnya.(*)