KPK Jelaskan Perkembangan Laporan Dugaan Suap Pemilihan Ketua DPD

Jakarta(harianSIB.com)
KPK memberi penjelasan terkait pelaporan dugaan suap pemilihan Ketua DPD periode 2024-2029. KPK mengatakan laporan tersebut masih dikaji di Pelayanan Laporan Pengaduan Masyarakat (PLPM).

"Perkembangan masih di PLPM, masih dikaji, masih ditelaah," kata Ketua KPK, Setyo Budiyanto di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Kamis (24/4/2025) dikutip detikcom

Setyo mengatakan pihak pelapor telah menyerahkan dokumen pendukung. Dia menyebut dokumen pendukung itu sedang dipelajari dan disinkronkan dengan dokumen yang sudah ada sebelumnya.

Baca Juga:

• Skor Indeks Integritas Pendidikan Nasional Tahun 2024 Turun Jadi 69,5
• KPK Terima Laporan Gratifikasi Senilai Rp 413 Juta Selama Lebaran

"Kalau tidak salah kan pihak pelapor terakhir memberikan dokumen-dokumen pendukung, sehingga saya yakin dengan adanya dokumen pendukung itu upayanya pasti ditelaah kembali, dipelajari kembali. Disinkronkan dengan dokumen atau pelaksanaan kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya," terang Setyo.

Sebelumnya, M Fithrat Irfan, seseorang yang mengaku sebagai mantan staf di DPD RI, melapor ke KPK terkait dugaan suap dalam proses pemilihan Ketua DPD RI 2024-2029. Irfan menyebut uang itu mengalir ke setidak-tidaknya 95 anggota DPD RI.

Baca Juga:

• Anggota DPR Satori Diperiksa KPK Terkait Kasus Korupsi CSR BI
• Surat Paulus Tannos dari Balik Jeruji Changi Prison

Irfan datang ke KPK bersama kuasa hukumnya, Aziz Yanuar, pada Selasa (18/2). Dia mengaku melaporkan mantan bosnya berinisial RAA, yang merupakan senator dari Sulawesi Tengah.

"Saya melaporkan salah satu anggota DPD RI asal Sulawesi Tengah, inisialnya RAA, indikasinya itu beliau menerima dugaan suap dari untuk kompetisi pemilihan Ketua DPD RI dan Wakil Ketua MPR RI unsur DPD. Itu melibatkan 95 orang yang ada, yang anggota Dewan yang ada di DPD RI dari 152 totalnya," kata Irfan di KPK.

Irfan mengatakan satu orang anggota DPD RI dijatah USD 13 ribu yang dimaksudkan agar memberikan suara untuk pemilihan Ketua DPD RI serta Wakil Ketua MPR dari unsur DPD RI. Uang itu disebutnya berasal dari pihak yang ingin memenangkan pemilihan Ketua DPD RI.

"Untuk Ketua DPD RI itu ada nominal USD 5.000 per orang dan untuk Wakil Ketua MPR itu ada USD 8.000. Jadi ada USD 13 ribu total yang diterima oleh (mantan) bos saya. (Mantan) bosnya satu di antara 95 (orang) yang diterima," kata Irfan.

"Transaksinya itu door to door ke kamar-kamar ya dari anggota Dewan itu. Jadi uang itu ditukarkan dengan hak suara mereka untuk memilih salah satu dari pasangan calon ini. Memilih Ketua DPD dan Wakil Ketua MPR dari unsur DPD," imbuhnya.

Dia mengaku tahu karena setelahnya diperintah mantan bosnya itu untuk menyetorkan uang itu ke bank. Saat menyetorkan uang, Irfan mengaku ditemani sejumlah orang agar tidak tertangkap penegak hukum.

Ketua DPD RI Sultan Najamudin sendiri ogah menanggapi saat ditanya soal dugaan suap pemilihan Ketua DPD 2024-2029 yang dimenangkan olehnya. Sultan hanya mengacungkan jempol dan tersenyum saat mendengar pertanyaan itu. (*)