Budayawan Radhar Panca Dahana: Budaya Politik Menumbuhkan Skandal Dalam Bernegara

Jakarta (SIB)- Budayawan Radhar Panca Dahana menegaskan   bahwa pemilu selama ini bukan hanya  gagal mencapai cita-cita demokrasi, melainkan masyarakat sudah cenderung  dikhianati oleh demokrasi yang berbiaya besar, kapitalis, dan sangat mahal.

Bahkan,  dalam politik sepuluh tahun terakhir ini sudah terjadi skandal dalam bernegara dan skandal dalam kebudayaan bangsa. Kalau dalam Orde Baru, budaya politik menutup imajinasi ke depan, pada orde reformasi sekarang ini, justru  lebih jauh lagi, "mengubur" dalam-dalam imajinasi masyarakat, terutama generasi mudanya. 

"Pemilu tahun ini  berbiaya tinggi dengan uang rakyat sampai Rp 350 triliun  jelas menghancurkan dan mendistorsi kekuatan kultural bangsa.  Belum lagi biaya iklan, survei, partai dan tim sukses lainnya. Jumlah itu bisa untuk memberi beasiswa seluruh mahasiswa Indonesia selama 40 tahun, sehingga  melahirkan manusia-manusia unggul ke depan. Atau membangun jalan toll dari Aceh ke Bandar Lampung, atau membangun rel kreta api ganda dari Kalimantan ke Sulawesi," kata  Radhar Panca Dahana  dalam dialog kenegaraan "Gegap-gempita pesta demokrasi-catatan kritis pemilu 9 April 2014" di Gedung DPD/MPR RI Jakarta, Rabu (16/4) bersama anggota DPD RI Farouk Muhammad dan pengajar FISIP UI Ari Junaedi. 

Menurut  Radhar,  seyogianya uang pemilu itu bisa untuk menyelesaikan berbagai krisis bangsa  termasuk kemiskinan dan kebodohan, maupun masalah kesehatan. 

Dia melihat, para elite politik Indonesia tidak melihat kondisi ini, karena  sudah merasa  senang menikmati karpet zone (posisi) atau jabatan yang didudukinya.

Terkait dengan itu, kata Radhar, ke depan, masyarakat Indonesia, khususnya yang memiliki hak pilih harus diberi pencerahan, sehingga cara atau pola pikir berubah yang diikuti perubahan budaya.

Dengan suara lantang dan meledak-ledak, Radhar Panca Dahana berpendapat, bahwa budaya politik Indonesia ke depan, harus dirubah melalui proses  aneka ragam budaya daerah Indonesia. Artinya,  pemimpin nasional seyogianya harus melalui tahapan proses dari bawah.  

Jika pemilu terus seperti sekarang ini,  menurut Radhar,  masyarakat bisa  kurang mempercayai pemilu dan tidak  percaya demokrasi, karena terbukti hanya dijadikan legitimasi bagi kepentingan elit, baik kepentingan sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya.

Fakta yang terjadi, mereka  yang memiliki kapital besar, akan terpilih sebagai wakil rakyat. Ini menyesatkan, karena akan mengabaikan kepentingan bangsa dan negara yang semakin kompleks. 

Karena itu dia meminta sistem pemilu harus dievaluasi dan diperbaiki dengan semurah mungkin, dengan mempertimbangkan perubahan mental, intelektual, dan spritual, serta menghidupkan kembali pemilihan pemimpin berbasis kultural di daerah sesuai dengan kearifan dan pemahaman lokal (local knowlegde), yang bebas dari mafia dan money politics.

Sementara itu,  pengamat politik dari FISIP UI Ari Junaedi menilai dalam setiap pemilu sekarang ini, parpol dan elit partai sudah menganggap rakyat sebagai komoditas politik. Karena itu, caleg dan rakyat dalam pemilu identik dengan transaksi. Banyak uang beredar dan sampai ke tempat pemungutan suara. Celakanya lagi, hal yang sama juga berlaku bagi lembaga survei.

"Pemilu itu sudah dianggap sebagai komoditas politik, sehingga banyak uang beredar di tengah masyarakat. Bahayanya, kalau lembaga survei sebelum melakukan survei sudah memiliki persepsi untuk memenangkan partai tertentu karena sudah dipesan, ini tentu menyesatkan,"  ujar  Ari Junaedi.
 
Dia berpendapat, banyaknya  tokoh populer di DPR RI tidak terpilih lagi sebagai anggota DPR RI dalam pileg 2014 ini,  merupakan bukti nyata  bahwa  masyarakat telah memberikan sanksi sosial politik, karena selama menjabat selama ini dinilai tidak berpihak kepada rakyat, dan apalagi terlibat korupsi.
 
"Kalau mereka tidak terpilih berarti rakyat telah menjatuhkan sanksi politik," ujar Arie Junaedi sambil menambahkan,  hampir sama dengan   konvensi capres Partai Demokrat (PD)  kurang menguntungkan bagi Partai Demokrat (PD)  karena  terbukti pada Pileg  lalu, suara PD melorot dari 20 persen menjadi 10 persen. (G1/d)