Legislator: Rencana Akuisisi BTN Telah Dipolitisasi

Jakarta (SIB)- Anggota Komisi XI DPR RI, Arif Budimanta mengatakan rencana akuisisi Bank Tabungan Negara (BTN) oleh Bank Mandiri telah dipolitisasi sejumlah pihak dengan kepentingan tertentu, padahal akuisisi tersebut tidak masalah sepanjang prosesnya transparan dan akuntabel.

"Transparansi dan tata kelola yang baik menjadi syarat utama. Akuisisi tidak masalah," kata Arif Budimanta  kepada pers di Jakarta, Minggu, menjawab pertanyaan seputar rencana akuisisi BTN.

Sejumlah manuver politik dilakukan oleh beberapa pihak dalam menyikapi rencana akuisisi tersebut. Bentuknya antara lain berupa aksi massa yang dikaitkan dengan momentum pemilu presiden.

Menurut Arif, hal semacam itu kontraproduktif dan justru merugikan, baik bagi BTN maupun Bank Mandiri sebagai perusahaan publik. "Nantinya akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat," kata Arif.

Arif menegaskan politisasi harus dikesampingkan. "Jangan kaitkan dengan kontestasi politik," ujarnya.

Pengamat ekonomi perbankan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Zakir Mahmud menilai akuisisi BTN oleh Bank Mandiri akan memperkuat struktur perbankan di Indonesia.

"Jika struktur perbankan kita kuat maka bank di Indonesia akan mampu bersaing, bukan hanya dengan bank-bank asing yang beroperasi di Tanah Air melainkan juga di tingkat regional," kata Zakir.

Sebelumnya, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu mengatakan penolakan sejumlah pihak terhadap rencana akuisisi itu tidak masuk akal. Akuisisi tidak akan mengubah struktur serta fungsi dan peran strategis BTN sebagai bank yang fokus di perumahan.

Melalui akuisisi ini, kata dia, diharapkan BTN akan memiliki kapasitas modal dan pendanaan yang semakin besar untuk mengatasi kesenjangan antara permintaan dan ketersediaan (backlog) perumahan yang terus meningkat setiap tahun.

Saat ini, katanya, "backlog" perumahan sudah mencapai sekitar 15 juta rumah dan akan terus membengkak hingga diperkirakan mencapai 21,9 juta unit pada 20 tahun ke depan.

"Untuk mengatasi problem perumahan itulah, BTN perlu diperkuat dan dibesarkan," kata dia.

Menteri BUMN Dahlan Iskan menargetkan tiga bulan lagi proses akuisisi bisa rampung. Prosesnya, Kementerian BUMN akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) BTN. Tujuannya untuk melepaskan saham pemerintah sebesar 60,14 persen.

Setelah saham mayoritas pemerintah dilepas, Bank Mandiri segera mengakuisisi BTN. Namun untuk bisa menggelar RUPSLB, Dahlan harus bertemu DPR dan kabinet. (Ant/q)

Simak berita lainnya di Harian Umum Sinar Indonesia Baru (SIB). Atau akses melalui http://epaper.hariansib.co/ yang di up-date setiap hari pukul 13.00 WIB.