Jerry: Buruknya Penyelenggaraan Pemilu Tanggung Jawab KPU

Jakarta (SIB)- Jerry Sumampow, Koordinator Nasional Komite Pemilih Indonesia (TePI) menilai   bahwa  proses penyelenggaraan  Pemilu Legislatif ( Pileg)  sekarang ini terbukti buruk  dibanding Pemilu sebelumnya, dengan banyaknya kecurangan dan politik uang yang masif dari Sabang sampai Merauke. 

Karena itu,  Bawaslu  semestinya bisa  mengambil keputusan membatalkan Pemilu 2014 ini, atau setidak-tidaknya memberi rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk  menunda penetapan hasil Pemilu yang dijadwalkan 9 Mei mendatang.  Penundaan itu perlu dilakukan, untuk meneliti ulang hasil Pemilu di berbagai daerah di Indonesia, yang hingga saat ini masih bermasalah.

" Saya menilai, buruknya pelaksanaan Pileg tahun ini merupakan tanggung jawab penyelenggara Pemilu, yakni KPU , karena banyak hal yang menjadi tugasnya tidak bisa dilaksanakan dengan baik " kata Jerry Sumampow  kepada wartawan di kompleks DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu (30/4).

Dia memprediksi, Pemilu  tahun 2019  yang akan dilaksanakan secara  serentak akan semakin rumit  dan terbuka kecurangan serta manipulasi akan makin canggih.

"  Sekarang saja tak ada yang mengawasi penghitungan suara dari TPS, KPPS, PPK, rekapitulasi suara, hollowgram di C1 dipasang oleh KPUD Kabupaten/Kota, dan C1 yang diserahkan foto kopi, bukan yang asli,  distribusi logistik yang berantakan, surat suara yang tidak berseri,  dan lain  sebagainya,"  kata  Jerry Sumampow  didampingi  anggota DPD RI asal Riau Intsiawati Ayus, dan Ibrahim Fahmi Badoh (Direktur Program Transparency International Indonesia). 

Menurutnya,  surat suara yang  katanya tertukar, tapi tanpa ada  penjelasan  yang tegas  dan rinci juga dipertanyakan apakah  benar  tertukar  atau disalahgunakan oleh oknum penyelenggara Pemilu. 

" Kalau benar tertukar, ke daerah mana, apalagi masih  banyak daerah yang belum menggelar Pemilu ulang. Seharusnya, rekapitulasi suara di KPU dihentikan sambil menunggu selesainya pemilu ulang di seluruh Indonesia. Tapi, KPU jalan terus, apakah ini masih disebut rekapitulasi suara secara nasional?"  kata  Jerry dengan nada bertanya.  

 Belum lagi penyelenggara Pemilu dari saksi dan pengawas pemilu di KPPS banyak yang pulang, dan formulir C1 plano banyak juga yang hilang, maka otak-atik angka di C1 pun bisa berubah. Jadi, manipulasi dan politik uang ini sangat kompleks," tambahnya.

Dikatakan,  setiap caleg dengan kewenangan KPPS bisa membuka formulir C1  pasca lima hari  Pileg, maka setiap caleg sudah tahu berapa suaranya, dan lolos atau tidak ke Senayan atau DPRD.

Setelah diketahui, lolos atau tidak,  kata Jeirry, transaksi jual-beli suara antara caleg dengan petugas KPPS atau PPK itu berlangsung. Apalagi penetapan suara nasional masih manunggu selama sebulan lagi, dan disinilah taransaksi itu juga berlangsung sampai ditetapkan oleh KPU. Jadi, manipulasi suara itu banyak dilakukan oleh penyelenggara pemilu sendiri, dan semua itu menjadi tanggung jawab KPU, tukasnya.

Jerry berpendapat,  soal jadwal penghitungan itu juga bisa diubah, dan tidak harus mulai 26 April sampai 6 Mei 2014, karena terbukti penghitungan dan pemilu ulang belum selesai.  Tetapi,  kenapa partai diam, dan masyarakat juga diam.

Sementara itu,  Intsiawati Ayus (anggota DPD RI asal daerah pemilihan Riau) mengakui  bahwa  pemilu 9 April 2014 ini sangat melelahkan, rumit, dan sarat politik uang, karena ada caleg DPD RI yang menghabiskan Rp 8 miliar, tapi gagal.

Namun, dirinya tetap lolos dengan memperoleh suara sekitar 350 ribuan, dan menghabiskan dana sekitar Rp 400 juta. Perolehan suara itu pun karena dirinya sudah sepuluh tahun investasi ke rakyat sebagai anggota DPD RI, yang bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsinya sebagai wakil daerah.

Disebut melelahkan, karena Intsiawati Ayus,  harus menugaskan banyak tim yang bekerja siang malam dan sampai memasak untuk menyiapkan makan mereka khawatir sakit. Sebab, kalau perolehan suara itu tidak dikawal, maka akan hilang. Itu pun tetap hilang meski sedikit dan  dianggapnya untuk beramal. 

Money politics kali ini menurut Ayus, seperti MLM (multi level marketing), sehingga sangat melelahkan menghadapi orang-orang yang sangat pragmatis itu.
"Jadi, buruknya pemilu kali ini dari administrasi dan penyelenggara pemilu di lapangan. Khusus caleg DPD RI jadwal sosialisasinya sangat minim, sementara daerah pemilihannya sangat luas. Iklan DPD juga tak sebesar partai, padahal jaringan harus dibangun sendiri, karena bukan partai," ujarnya.

Dia berharap ke depan selain penyelenggara pemilu di lapangan lebih baik, juga ada rekrutmen caleg DPD RI yang lebih berkualitas, kapabel, dan kompeten, karena mereka itu akan bertugas untuk membuat legislasi, melakukan pengawasan, dan menyusun anggaran. Karena itu UU Nomor 8 tahun 2012 tentang MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD)  sebaiknya direvisi. (G1/ r)