Internalisasi Pancasila Kurang

Yogyakarta (SIB)-  Internalisasi nilai nilai Pancasila dianggap belum terwadahi secara komprehensif dalam kurikulum pendidikan. Meskipun kurikulum 2013 memuat mata pelajaran  Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan internalisasi nilai tak maksimal karena Pancasila jarang diajarkan sebagai dasar kehidupan sosial.

“Secara formal, di dalam kurikulum 2013 memang ada mata pelajaran Pancasila. Namun internalisasi nilai tak bisa hanya melalui mata pelajaran ,” kata Ketua Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta Wuryadi, salah satu pembicar diskusi hari kedua kongres Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan  II di Universitas Gadjah Mad, Yogyakarta, Selasa (6/5).

Kongres pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan II yang digelar sejak Senin (5/5), mengambil tema” Memperkokoh Format Pendidikan Nasional yang Berkepribadian dan Berlandaskan Pancasila di Era Global”. Diskusi menyoroti peran kurikulum pendidikan dalam memperkuat penanaman nilai Pancasila Pancasila dan kebhinekaan.

Wuryadi mengatakan, berbeda dengan kurikulum sebelumnya kurikulum 2013 mencantumkan kembali Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebagai mata pelajaran   di tingkat SD, SMP dan SMA , sebelumnya pada kurikulum Berbasis Kompetensi  (KBK) pada 2004 dan kurikulum tingkat satuan Pendidikan (KTSP) pada 2006, hanya ada pendidikan kewarganegaran (PKn) meskipun pelajaran soal Pancasila , tetap diajarkan.

Meski begitu, kata Wuryadi terdapat sejumlah persoalan  terkait mata pelajaran PPKn dalam   kurikulum  2013 . Salah satunya pelajaran PPKn  kurang menjabarkan nilai nilai Pancasila sebagai dasar  kehidupan sosial Mata pelajaran itu lebih menekankan makna Pancasila sebagai dasar negara “Padahal, bagi anak-anak, Pancasila sebagai dasar kehidupan itu justru lebih penting “ kata dia.

Masalah lainnya ialah integrasi PPKn dengan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam  (IPA) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)  pada tingkat SD. “Hal ini menimbulkan kebingungan sejumlah guru karena mereka harus meramu tiga pelajaran itu menjadi satu,” ujar Wuryadi.

“Praktikum” Pancasila
Wuryadi menambahkan internalisasi Pancasila tak bisa hanya melalui mata pelajaran yang diajarkan  di kelas. Perlu proses membudayakan dalam kehidupan sehari hari  agar nilai nilai pancasila  lebih bisa diserap  oleh para siswa.

Pancasila  memang tak bisa diajarkan di kelas saja , tetapi juga dipraktikkan  dalam pergaulan  dalam keluarga, masyarakat dan sekolah” kata Wuryadi.
 Anggota Akademi Ilmu  Pengetahuan Indonesia, HAR Tilaar mengatakan, nilai nilai Pancasila sangat penting ditanamkan  kepada  para murid  agar mereka memiliki rasa nasionalisme sekaligus mau membuka diri  terhadap nilai nilai global  yang positif

“Nilai-nilai demokrasi, hak azasi manusia dan toleransi sangat penting agar murid bisa bekerja sama dengan bangsa lain di masa depan ,”ujarnya.

Tilaar menambahkan, agar implementasi kurikulum berjalan baik, peran guru yang profesional sangat penting.Tanpa guru yang baik, konsep yang diatur dalam kurikulum pendidikan tak mungkin terlaksana secara komprehensif , menurut dia perlu perubahan  paradigma dalam meamndang pendidikan” Selama ini, peran pemerintah dalam pendidikan sangat besar terutama dalam hal perubahan kurikulum , sementara peran guru ada di nomor sekian.Ini yang harus diubah ,” ujar Tilaar   .

Menurut dia peran guru lebih diutamakan dalam poses belajar mengajar. Guru harus diberi peran lebih besar dalam mendidik para siswa , terutama dengan mengacu kondisi  sosial mereka.”

“Namun, hal itu memiliki prasyarat, yakni pembinaan guru harus berjalan secara baik.Setiap perubahan kurikuum perlu dimulai dengan penyediaan tenaga profesional, tidak seperti  saat kurikulum 2013 disahkan kemarin kata Tilaar.

Kebhinekaan Terabaikan
Pada hari pertama kongres manata Ketua Umum Pengurus Pusat Muhamadiyah Ahmad Syafii Maarif mengatakan nilai nilai kebhinekaan juga belum dimasukkan kedalam kurikulum secara menyeluruh . Akibatnya banyak anggota masyarakat yang kurang bisa menghargai  perbedaan agama , suku atau lainnya.

Pengetahuan rata rata orang Indonesia  tentang kebhinekaan  sangat dangkal.Salah satu penyebabnya ialah sistem pendidikan  nasional tidak memasukkan masalah kebhinekaan  kedallam kurikulum, ujar Syafiii. (KPS/W)   


Simak berita lainnya di Harian Umum Sinar Indonesia Baru (SIB). Atau akses melalui http://epaper.hariansib.co/ yang di up-date setiap hari pukul 13.00 WIB.