Di depan Mahasiswa, Sekjen MPR Sebut Pendidikan Politik Harus Kuat

Jakarta (SIB)- Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono menerima 26 mahasiswa dan dua pembimbing dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah. Dia menjelaskan soal wewenang dan tugas MPR.

Menurut Ma'ruf, wewenang diatur dalam UUD 1945. Sedangkan tugas MPR diatur dalam UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR. Tugas MPR seperti memasyarakatkan empat pilar, pengkajian sistem tata negara, dan menyerap aspirasi masyarakat.

Wewenang dan tugas MPR tersebut dilakukan demi membangun demokrasi Pancasila. Menurut Ma'ruf, demokrasi harus terbangun melalui pendidikan politik konstitusi yang kuat.

Hal ini penting sebab bila bicara konstitusi, maka membicarakan dimensi yang luas. Ditambahkannya, demokrasi harus berjalan dinamis seiring dinamika masyarakat.

"Dengan pendidikan yang bagus akan memunculkan ide yang bagus," ucap Ma'ruf dalam keterangan tertulis, Selasa (21/2). Ma'ruf didampingi Kabag Pemberitaan dan Hulembaga MPR Rharas Esthining Palupi dalam pertemuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Ma'ruf juga mengingatkan mahasiswa saat membicarakan konstitusi jangan hanya hafal namun juga harus mengerti. "Tak mudah memahami ayat-ayat yang banyak bila tak komprehensif," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ma'ruf memaklumi delegasi mahasiswa datang terlambat karena banjir dan adanya demo di depan Gedung DPR/MP.
"Di gedung MPR dan DPR dinamika seperti itu selalu mewarnai," ujarnya.

Di gedung para wakil rakyat, lembaga MPR, DPR, dan DPD, biasa menampung aspirasi masyarakat dengan berbagai bentuk, sampai demo besar. Pengalaman yang demikian menurut Ma'ruf bisa menjadi bahan cerita di sana.

"Sehingga bisa dipahami demokrasi sebuah proses mencari bentuk yang ideal," ucap Ma'ruf.

Lebih lanjut dikatakan, gedung DPR/MPR merupakan rumah rakyat. Para wakil rakyat di gedung tersebut mendengar, menampung, dan memperjuangkan aspirasi rakyat yang kemudian dijadikan kebijakan.

"Bila ada urusan daerah disampaikan ke DPD, bila urusan politik disampaikan ke DPR, dan bila masalah konstitusi dan sosialisasi empat pilar bisa disampaikan ke MPR," tutur dia.

Sementara itu, salah satu pembimbing mahasiswa, Efi mengatakan, kedatangan mahasiswa jurusan PPKN ke MPR dalam rangka study tour. Mahasiswa dikenalkan tentang lembaga negara.

"Lembaga negara merupakan materi yang ada di kuliah. Terima kasih atas sambutan yang diberikan," ujar Efi
Dengan bersusah payah menembus hujan dan kemacetan, akhirnya 26 mahasiswa dan dua pembimbing dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, tiba di Ruang GBHN Lt. 3, Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Jakarta. (detikcom/d)