Pertamax Oplosan Jadi Isu Nasional, Sekjen Fahim Desak Otoritas Investigasi Seluruh SPBU di Sergai

Sergai (harianSIB.com)
Dugaan praktik pengoplosan bahan bakar jenis Pertamax yang tengah menjadi sorotan publik kini mendapat perhatian serius dari Forum Advokasi Hak dan Informasi Masyarakat (Fahim) Kabupaten Serdangbedagai (Sergai).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Fahim, Jaka Novriandy, meminta dan mendesak pihak berwenang untuk segera melakukan investigasi menyeluruh dan audit terhadap seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Sergai. Ia menilai langkah ini penting guna memastikan bahwa SPBU di daerah tersebut bebas dari peredaran Pertamax oplosan.

"Ini kan menjadi isu nasional, distribusi produk Pertamax oplosan tidak menutup kemungkinan telah masuk ke SPBU-SPBU di Sergai. Oleh karena itu, investigasi harus segera dilakukan sebagai langkah konkret untuk menjawab kegelisahan publik," ujar Jaka, dalam wawancaranya dengan SIB News Network (SNN) di Seirampah, Rabu (26/2/2025).

Lebih lanjut, Jaka menekankan bahwa penetapan Dirut Pertamina Patra Niaga sebagai tersangka dalam kasus ini menunjukkan adanya masalah serius dalam tata kelola distribusi bahan bakar.

Ia mengingatkan bahwa persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga berimbas pada kepercayaan publik terhadap kualitas BBM yang mereka gunakan.

"Audit perlu dilakukan oleh pihak berwenang, jangan sampai ada masyarakat Sergai yang dirugikan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," tegasnya.

Selain merugikan konsumen dari segi ekonomi, Jaka juga menyinggung bahaya penggunaan bahan bakar oplosan terhadap kendaraan. Menurutnya, penggunaan BBM di bawah standar bisa menyebabkan kerusakan mesin yang lebih cepat.

"Jika ada pertamax oplosan masuk ke Sergai, maka dampaknya sangat berbahaya. Kendaraan bisa rusak lebih cepat dan tentu saja masyarakat sebagai konsumen yang akan paling dirugikan," tambahnya.

Ia pun meminta pemerintah dan lembaga terkait untuk memperketat pengawasan dalam distribusi bahan bakar serta menutup celah yang memungkinkan terjadinya pelanggaran, khususnya di Kabupaten Serdangbedagai.

"Masyarakat membutuhkan jaminan bahwa BBM yang mereka beli benar-benar sesuai standar. Ini bukan hanya soal hukum, tapi juga hak konsumen untuk mendapatkan produk yang berkualitas," tutupnya.

Pihak berwenang diharapkan segera merespons desakan ini dengan langkah konkret demi melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga integritas distribusi bahan bakar di Sergai. (*)