Kinerja APBN di Sumatera Utara hingga Februari 2025, Pertumbuhannya Positif dan Penerimaan Pajak Capai Rp1,81 Triliun

Belanja Pemerintah Pusat terealisasi Rp1,67 triliun (9,28% dari pagu), yang terdiri dari belanja pegawai Rp1,25 triliun (12,94% dari pagu), belanja barang Rp387,71 miliar (6,28% dari pagu), serta belanja modal Rp28,85 miliar (1,41% dari pagu). Sedangkan belanja bantuan sosial sampai dengan akhir Februari 2025 belum terealisasi.

Transfer ke Daerah (TKD) hingga Februari 2025 mencapai Rp7,29 triliun (16,14% dari pagu) yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) Rp5,42 triliun (19,77% dari pagu), Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp1,69 triliun (19,94% dari pagu), Dana Bagi Hasil (DBH) Rp135,26 miliar (5,37% dari pagu), serta Dana Desa Rp46,57 miliar (1,02% dari pagu). Sedangkan DAK Fisik dan Insentif Fiskal sampai dengan Februari 2025 belum ada penyaluran.

Sampai dengan 25 Maret 2025 Kementerian Keuangan, melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan, telah membayarkan THR di wilayah Sumatera Utara kepada 139.455 orang pegawai pemerintah pusat sejumlah Rp521,60 miliar.

Sedangkan pemerintah daerah di wilayah Sumatera Utara telah membayarkan kepada 214.264 orang pegawai pemerintah daerah sebesar Rp1,33 triliun. Penerima THR tersebut adalah para pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dan pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN). Manfaat yang diterima berupa gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (**)