Dahlan Resah Soal Isu Subsidi Pupuk Organik akan Dicabut

Jakarta (SIB)- Menteri BUMN Dahlan Iskan resah dengan isu rencana pencabutan subsidi pupuk organik. Menurutnya rencana itu kontra produktif dengan semangat ketahanan pangan.

"Semua orang ngomong ketahanan pangan, jangan impor beras kok begini. Mudah-mudahan ada jalan," kata Dahlan di Kementerian BUMN Jakarta, Selasa (11/2/2014).

Program pupuk organik dijalani dan mulai digalakkan karena Indonesia pernah dibanjiri oleh penggunaan pupuk non organik. Alhasil kualitas tanah menurun sehingga berujung pada produktivitas hasil panen. "Zaman Pak Harto digalakkan pupuk kimia selama beberapa tahun sampai tanah rusak. Di awal Pak SBY, digalakkan pakai pupuk organik untuk kembalikan kualitas tanah. Ini belum tuntas," katanya.

Bahkan sebelum rencana subsidi dicabut, Presiden SBY sempat mengkampanyekan penggunaan pupuk organik.

"Ini isu kuat di daerah. Karena sebelumnya Pak SBY beberapa waktu lalu di Jateng mengkampanyekan go organik, malah subsidi pupuk organik dihapus. Selama ini di desa-desa dirangsang pupuk organik. Supaya standar maka dijual petrokimia. Itu dibuat standar kemudian dijual petani dengan subsidi," sebutnya.

Merespons isu ini, Dahlan berencana mengumpulkan direksi BUMN pangan. Ia bersama BUMN akan mencari jalan keluar agar persoalan ini, tidak mengganggu ketahanan pangan. "Saya ingin kumpulkan BUMN," terangnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI Herman Khaeron saat dikonfirmasi menjelaskan Komisi IV yang menaungi bidang pertanian tidak merekomendasikan pencabutan subsidi pupuk termasuk pupuk organik.

Menurutnya pemerintah sempat berkonsultasi kepada DPR terkait alokasi anggaran subsidi untuk pupuk di 2014. Saat ini penentuan keberlangsungan subsidi untuk pupuk ada di tangan Kementerian Pertanian. Menteri Pertanian (Mentan) Suswono sempat mengusulkan pencabutan subsidi pupuk agar dialihkan ke infrastruktur pertanian.

"DPR nggak merekomendasikan mencabut. Komisi IV memang meminta pemerintah mempersiapkan anggaran akibat kekurangan kuantum pupuk maka dilakukan realokasi pupuk organik. Kalau pupuk organik dirasa masih dianggap penting dan nanti bisa mengganggu kestabilan pangan maka menteri (Mentan) harus menjawab. Sekarang bola ada di Mentan," jelasnya. (detikfinance/d)