DPRDSU Desak BPK Audit Dana Bantuan Desa Rp 50 juta/Desa Untuk 1.800 Desa

Medan (SIB)- Anggota Komisi B DPRD Sumut Drs Dk Darmawan Sembiring mendesak BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)  RI Perwakilan Sumut untuk segera melakukan audit total terhadap penggunaan dana Bandes (Bantuan Desa)  sebesar Rp50 juta/desa kepada 1800 desa yang ada di Kabupaten/Kota se-Sumut, karena  diduga penggunaanya di lapangan telah terjadi penyelewengan.

“Dari laporan masyarakat yang kita terima di lembaga legislatif, dana Bandes yang anggarannya bersumber dari APBD Sumut TA 2012 – 2013 itu banyak terjadi penyelewengan, sehingga perlu dilakukan audit investigasi secara total oleh BPK, guna mengetahui seberapa besar terjadinya kerugian keuangan  daerah,” ujar Darmawan Sembiring kepada wartawan, Minggu (16/2) di Medan.

Yang paling berbahaya, kata Darmawan, ada sejumlah desa  penerima dana Bandes sama sekali tidak melaksanakan proyek yang kegunaannya untuk peningkatan pembangunan  desa dimaksud. Padahal, anggarannya telah dicairkan, sehingga menimbulkan protes dari masyarakat, yang akhirnya mengadukan persoalan ini ke lembaga legislatif untuk ditindak-lanjuti.

“Disini kita sangat berharap kepada aparat terkait, khususnya BPK RI perwakilan Sumut segera merespon keluhan masyarakat desa tersebut, karena telah terjadi  dua versi informasi di lapangan. Satu pihak para Kades (Kepala Desa) mengaku secara jujur tidak melaksanakan proyek Bandes dimaksud, karena belum dicairkan anggarannya dari Pempropsu dan di pihak lain mengaku tidak mengerjakannya, dikarenakan minimnya pengetahuan,” ujar Darmawan.

Padahal, tambah anggota dewan Dapil Deliserdang ini, bantuan keuangan Pempropsu yang diberikan kepada 26 kabupaten/kota ini, pemanfaatanya sangat mudah, disesuaikan dengan kegiatan  maupun kebutuhan yang dilaksanakan masing-masing desa, yaitu berupa pekerjaan fisik, UP2K PKK desa dan biaya operasional desa.    

Memang diakui politisi Partai Hanura Sumut ini, pada  Nopember 2013, dari 1.800 desa yang ada di Kabupaten/Kota se-Sumut, Pempropsu belum juga mencairkan dana Bandes sebesar Rp50 juta/desa kepada 1.236 desa di Sumut, padahal dananya sudah disahkan dalam  APBD TA 2013.

“Disini perlu perhatian semua pihak, termasuk Gubsu harus mengawasi secara ketat sekaligus mengecek realisasinya ke lapangan, apakah keseluruhan desa yang ada di Sumut telah menerima dana Bandes. Jangan-jangan Pempropsu juga belum mencairkan anggarannya, sehingga tidak dikerjakan para Kades, sebab menurut data/Nopember 2013, dari 1.800 desa yang tercantum menerima Bandes, 1.236 desa diantaranya belum menerimanya,” ujar Darmawan.

Persoalan ini yang harus segera ditelusuri BPK RI, janganlah kiranya “dikambing-hitamkan” para Kades yang seolah-olah tidak bersedia melaksanaka kegiatan desa. Karena mungkin saja Pempropsu lalai dalam pencairan  anggaran, karena tanpa anggaran, tentunya proyek yang telah direncanakan tidak akan terealisasi.

“Kami mengingatkan jika Pempropsu, memang benar belum mencairkan anggaran Bandes itu ke desa-desa, harus disegerakan, tidak ada alasan dana Bandes itu tidak dicairkan, karena anggarannya sudah ditampung di APBD 2013,” ujar Darmawan sembari menyampaikan kepada para Kades untuk memanfaatkan dana tersebut semaksimal mungkin, jangan sampai  terjadi penyelewengan di lapangan.

2014 untuk Sumut Alami Penurunan
Penyaluran Dana Bantuan Desa (DBD) untuk tahun 2014 yang akan dilakukan Pemerintahan Provinsi Sumut terhadap 5436 desa yang ada di Sumut mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.

Pada tahun 2014 ini, Provsu akan menyalurkan BDB untuk 900 desa dari 5436 desa yang tercatat dengan bantuan per desa sebesar Rp50juta. "Untuk 900 desa ini, total anggaran yang akan dialokasikan sebesar Rp 45 miliar," ucap Kepala Sub Bidang (Kasubid) Monitoring dan Evaluasi Desa Kelurahan di bawah Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Sumut, Edita Siburian SE MSi pada SIB, Senin (10/2).

Edita menerangkan, pada tahun 2013 silam, pihaknya mendapat usulan bantuan sebanyak 1800 desa, namun, yang terealisasi hanyalah 1782 desa dengan total anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp88,6575 miliar dari total yang dianggarkan sebesar Rp 90 miliar dan bersisa sebanyak Rp 1,23 miliar.
"Dari semua desa itu, ada 18 desa yang tidak mendapatkan dana bantuan karena tidak melengkapi berkas administrasi," urainya lagi.

Untuk tahun 2014, ke 900 desa yang sudah mengajukan untuk mendapatkan BDB itu berasal dari 17 kabupaten/kota. Ke 17 kabuaten/kota itu antara lain, Kabupaten Tapsel, Dairi, Karo, Asahan, Padangsidempuan, Nias, Palas, Langkat, Tobasa, Taput, Deliserdang, Paluta, Samosir, Sergei, Batubara dan Simalungun. (A19/A22/A4/c/x)