Bertemu Utusan Joe Biden, Sri Mulyani: AS Hapus Utang RI Rp 566 Miliar

Jakarta (harianSIB.com)
Pemerintah Amerika Serikat menyetujui pengalihan utang untuk perlindungan alam (debt-for-nature swap) sebesar Rp 566 Miliar.

Persetujuan itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani usai bertemu US Treasury Department Assistant Secretary for International Trade and Development, Alexia Latortue di kantornya, Jakarta, Jumat (12/7/2024)

Sri Mulyani menuturkan, pertemuan dengan teman lama tersebut membahas banyak hal.

"Alexia juga menyampaikan persetujuan Amerika Serikat untuk melakukan Debt Swap to Marine Conservation Reservation Agreement bag Indonesia sebesar $35 juta atau setara Rp 566,65 miliar (kurs Rp 16.190) yang baru saja diumumkan. Tujuannya untuk ikut memperkuat dan menjaga kelestarian Laut dan Coral yang dilakukan Indonesia melalui berbagai inisiatif," kata Sri Mulyani melalui akun Instagram pribadi dilansir CNN Indonesia, Sabtu (13/7/2024).

Ini adalah perjanjian pertama kalinya yang berfokus pada ekosistem karang ini menandai langkah penting dalam upaya menjaga keanekaragaman hayati di salah satu negara yang memiliki lingkungan laut paling dinamis di dunia.

Pengalihan utang untuk perlindungan alam ini akan mengalihkan dana yang awalnya diperuntukkan bagi pembayaran utang, menjadi inisiatif untuk mendukung konservasi ekosistem terumbu karang. Inisiatif ini menekankan komitmen Indonesia dan AS terhadap pentingnya terumbu karang dan bekerja sama untuk mengatasi permasalahan mendesak dalam melindungi terumbu karang.

Hal lain yang turut dibahas adalah terkait transisi energi di Indonesia. Terutama pendanaan yang mulai mengalir di bidang renewable energy atau energi terbarukan. Turut hadir Bersama Alexia yaitu tim Just Energy Transition Partnership (JETP).

"JETP merupakan inisiatif kerja sama di bidang transisi menuju energi rendah karbon - yang diumumkan ole Presiden @jokowi pada sat Pertemuan Puncak Kepala Negara G20 di Bali (Presidensi G20 Indonesia).

JETP didukung oleh berbagai negara -utamanya Amerika Serikat, Jepang dan Eropa, juga Multilateral Development Bank dan pendanaan swasta serta filantropis. Kami juga membahas mengenai perkembangan pasar karbon Indonesia," jelas Sri Mulyani. (*)